Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana pemerintah untuk melakukan redistribusi aset berupa lahan. Ada 12,7 juta hektar yang bisa dibagikan kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pengusaha kecil dan menengah, kepada pondok pesantren.

“Tetapi tidak hanya langsung diberikan, tidak, tidak, ada syarat-syaratnya harus bisa membuat lahan itu, tanah itu, menjadi produktif. Kita tidak mau konsesi berupa surat seperti ini gampang banget dipindahtangankan, dijual dan harganya bermiliar-miliar kalau sudah jadi seperti kertas ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin 2017, di Pondok Pesantren Ats Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta, Jumat (5/5) siang.

Presiden menegaskan, pemerintah ingin agar pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik levelnya tetapi dengan cara cara bersaing, cara kompetisi yang baik bukan pemberian fasilitas yang langsung akan menjadikan kita tidak baik.

“Nanti juga akan saya tanyakan skemanya seperti apa, desainnya seperti apa yang paling mudah, ini nanti tugas Pak Menko Ekonomi, Pak Darmin untuk segera menyelesaikan ini,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, dirinya masih bolak balik bertanya ke Kemenko Perekonomian, cara distribusinya seperti apa, cara membuat klasternya seperti apa, kemudian nanti ini dipakai untuk apa, kalau dipakai untuk misalnya menanam kakao nanti yang menerima barangnya siapa.

 

“Harus jelas semuanya. Bisa memproduksi tapi tak bisa menjual, sama saja. Semua harus clear, harus jelas, saya ingin tahun ini dikerjakan detail sehingga yang kita kerjakan tidak ‘muspro’ (sia-sia, red) betul betul bermanfaat bagi umat, betul betul mengerakkan ekonomi yang di bawah,” tegas Presiden Jokowi.

 

Dijelaskan Presiden, polanya sudah ada tapi masih akan dikonsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan diberikan.

 

Kemitraan

Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi menginginkan agar kemitraan dengan pengusaha Nahdliyin ini harus segera dikonkritkan tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN tapi juga dengan pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat.

“Pekerjaan saya sekarang adalah dalam dua minggu ini saya akan pertemukan Saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam himpunan pengusaha Nahdliyin, yang pertama dengan kementerian kementerian yang memiliki  proyek proyek yang banyak. Yang kedua, akan saya pertemukan juga dengan BUMN-BUMN yang memiliki peluang dan kesempatan pada pengusaha Nahdliyin ini masuk, dalam dua minggu ini saya akan persiapkan pertemuan itu,” kata Presiden.

Presiden juga akan mempertemukan konglomerat-konglomerat yang juga bisa dimitrakan dengan pengusaha pengusaha Nahdliyin yang nanti akan langsung dipertemukan. “Saya hanya melihat saja. Kalau enggak konkret-konkret, nanti disentil lagi sama Pak Kyai lagi nanti,” ujarnya.

Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional dan Halaqoh Ekonomi Nasioal Himpunan Pengusaha Nahdliyin 2017 itu dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj, Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin Ir H Abdul Kholiq, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pembubaran Ormas Anti Pancasila

Di sisi lain, Presiden mengemukakan, bahwa pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) anti Pancasila untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pembubaran ormas-ormas anti Pancasila, tegas Presiden, bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.“Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara,” kata Presiden kepada wartawan usai menghadir acara.

Kalau sudah mengganggu, lanjut Presiden, itu yang hendak dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam.

Presiden berharap agar permasalahan ini tidak sampai menghabiskan energi yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, ia memastikan bahwa rencana Menko Polhukam itu murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban.

“Jangan sampai energi kita habis untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak! Saya sampaikan ini, tidak!,” tegas Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam.