Dibukanya akses warga dalam mengelola tanah di lahan hutan membuat mereka mendapat bagi hasil yang transparan dan tak lagi kucing-kucingan dengan Perhutani. Dampak positifnya adalah  peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan.

 “Saya kerja tidak perlu kemana-mana dan bisa memberi nafkah keluarga, serta membiayai anak sekolah.”

Pengakuan tersebut disampaikan Chotib Sulaiman, Kamis (7/12/2017) di lahan Perhutanan Sosial, Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolingo. Di atas tanah seluas 1,9 hektar yang ia kelola selama 35 tahun, ia menanam pohon sengon bersama dengan tembakau dan cabai rawit.

Dalam waktu 5 tahun kayu sengon sudah cukup besar dan laku dijual, sementara tembakau dan cabai rawit bisa dipanen dalam hitungan bulan.

Lewat pola tanam macam  ini dan masa panen yang bervariasi, petani penggarap hutan bakal mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan  untuk menopang ekonomi keluarga dari waktu ke waktu.

Dampak positif Perhutanan Sosial juga dirasakan oleh Sujoko (49), Kepala Desa Brani Wetan, “Dulu petani penggarap kucing-kucingan dengan Perhutani, sekarang masyarakat sudah tenang,” ungkapnya saat ditemui di kantor kepala desa.

Menurut Sujoko yang alumnus Teknik Kimia UPN Surabaya, porsi bagi hasilnya juga jelas. Untuk tanaman sengon, petani penggarap mendapat 70 persen sementara 30 persen menjadi bagian Perhutani. Sementara untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, tembakau, dsb, petani dapat jatah 90 persen dan Perhutani 10 persen.

Melalui pembagian yang transparan ini, masyarakat merasakan ketenangan dalam menggarap lahannya serta mengurangi pencurian kayu di areal hutan milik Perhutani. “Terus terang  masyarakat se Kecamatan Maron bangga, karena baru kali ini sejak negara Indonesia terbentuk Presiden Jokowi bisa hadir di Brani Wetan, di hutan lagi,” ungkap Sujoko blak blakan.

Areal hutan untuk program Perhutanan Sosial di desa Brani Wetan ini ditetapkan seluas 496,8 hektar yang diperuntukkan untuk 265 orang atau 1,9 hektar per. Selain dari Brani Wetan, penggarap juga berasal dari Desa Opo-Opo, Kaliacar, dan Jurang jeru.

Seperti diketahui, Perhutanan sosial dan pembagian sertifikat tanah menjadi dua pilar penting dalam program nasional reforma agraria. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang berlebihan.

Melalui perhutanan sosial masyarakat dan kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola lahan dan mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Sementara lewat pensertifikatan tanah, masyarakat diberi kepastian hukum mendapatkan hak atas tanah yang selama ini sebenarnya sudah mereka kelola.

Khusus untuk perhutanan sosial, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sebagian lahan tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola secara produktif.

Dari data laporan 3 tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, maka perhutanan sosial yang terealisasi sebesar 1,058.622,43 Ha. Dengan rincian hutan tanaman rakyat 232.050,41 ha, hutan kemasyarakatan 244.434,67 ha, kemitraan kehutanan 71.608,20 ha, hutan desa 491.962,83 ha, izin perhutanan sosial dan areal perhutanan 4.674,90 ha, dan hutan adat 13.918,42 ha.

Lewat program ini, masyarakat dan kelompok masyarakat  membuat skema untuk menggarap lahan tersebut untuk kesejahteraan mereka. Misalnya dengan menanam palawija, kayu sengon, kayu putih, tembakau, jagung, nanas, padi, atau untuk kegiatan eko wisata.

Izin pemanfaatan hutan ini berlaku selama 35 tahun ke depan. Namun, apabila masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sangat produktif, izin dapat kembali diperpanjang hingga 35 tahun.

Izin ini juga memberikan kepastian bagi para petani maupun pengelola lahan mengenai status pengelolaan yang mereka lakukan. Dengan adanya kepastian tersebut, para petani kini dapat memiliki akses kepada layanan perbankan dalam memajukan usaha.

Secara teknis perhutanan sosial sebenarnya adalah cara kreatif memanfaatkan ruang yang ada diantara tanaman hutan. Tanaman berumur pendek ditanam dengan memanfaatkan sinar matahari yang ada.

Pemanfaatan tanah tersebut juga menjadi akses bagi masyarakat penggarap mendapatkan pendapatan dari hasil produksi tanaman semusim. Dalam skala yang lebih luas hutan sosial ini akan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sebuah upaya permanen yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengatasi ketimpangan.