JAKARTA – Ketika membicarakan persoalan vaksin Measles Rubella (MR), ada dua hal penting dari sisi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertama, hukum imunisasi. Kedua, kehalalan dari vaksin itu sendiri.

Penjelasan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema ‘Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR’ di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Sebenarnya, menurut Ketua MUI, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016. Itu fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

“Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, merupakan kewajiban,” jelas Ma’ruf Amin.

Tadi, lanjut Ketua MUI, sudah disebutkan dan ditunjukan langsung contohnya. Ini sangat bahaya. “Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ulas Ma’ruf Amin.

Sayangnya, Ketua MUI menjelaskan, Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksinnya. Baru prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Yakni, lahir Fatwa MUI No. 33 tentang penggunaan vaksin Rubella.

“Selama dua tahun itu, 2016-2018, tidak ada fatwa tentang kehalalan. Apakah vaksinya itu halal atau tidak. Baru tahun 2018 kita keluarkan kehalalannya. Karena darurat, beklum ada penggantinya. Hukumnya, ada kebolehan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, jika darurat, diperbolehkan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Karena itu, Ketua MUI Ma’ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hinga saat ini baru mencapai 48 persen.

“Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini,” pungkas Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan ini, Kementerian Kesehatan menyatakan bertanggung jawab penuh dalam melakukan eliminasi dampak campak (measles) rubella, Bangsa Indonesia akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas mengingat kerugian nyawa dan ekonomi masyarakat.

“Dari sisi kesehatan kami bertanggung jawab untuk kesehatan, Kami melakukan kewajiban untuk mencegah dan kematian dari penyakit,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek.

Menkes menjelaskan, dari sisi kesehatan, penyakit measles rubella (MR) adalah penyakit serius dan mematika. Yakni kulit seorang anak mengalami bercak-bercak merah. Kondisi makin parah ketika gizi anaknya jelek karena virus bakal menyebar ke otak, paru-paru dan diare.

Menurut Menteri Nila, konsidi anak yang mengidap virus MR sangat berbahaya karena akan menyebabkan dehidrasi, penyakit jantung dan mata.

“Seandainya perempuannya hamil muda dan tertular oleh anak yang terkena rubella maka ibu hamil dan bayinya tersebut juga akan tertular. Kemudian anak itu lahir bisa menjadi tuli, radang otak dan jantung,” ujar Menkes.

Menyikapi program imunisasi vaksin MR di seluruh Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan memasuki tahap kedua pada tahun ini, Menkes mengatakan sebenarnya sudah banyak negara menggunakan imunisasi MR untuk mengatasi penyakit ini.

Namun, demikian, Menkes menambahkan Indonesia masih mempunyai PR terkait eliminasi MR ini sebab negara lain juga mewaspadai ketika Indonesia terkena wabah MR ini.

“Diharapkan dengan adanya program eliminasi ini kasus campak Rubella akan turun pada tahun 2020,” jelas Nila Moeloek.

Kesaksian Dari Aceh

Hadir dalam forum ini Ibu Nursiah, 47 tahun, warga Lhokseumawe, Aceh, yang tak pernah mengira bahwa anak keduanya yang bernama Syakila harus menderita penyakit Rubella akibat tertular saat dirinya hamil. Akibat penyakit tersebut, syakila yang saat ini berusia 7 tahun itu tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana anak seusianya.

Berkaca dari pengalamannya, Ibu Nursiah pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan programn Vaksin Measles Rubella (MR) yang digelar oleh Pemerintah, sehingga apa yang dialami oleh dirinya tidak dialami orang tua lainnya.

Hal tersebut Ibu Nursiah ungkapkan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR”, bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

“Harapan saya pada ibu-ibu atau yang antivaksin, tolong lah jangan mengatakan vaksin itu tidak benar, haram. Bagaimana kalo ibu-ibu sendiri mengalami? Saya yang mengalami, kami ada komunitas ibu-ibu yang anaknya Rubella. Keluhan kami sama, kami saling menguatkan. Rubella itu ada,” tuturnya.

Lebih lanjut Ibu Nursiah menceritakan awal mula dirinya tertular Rubella saat kehamilannya berusia 2 bulan. Pada saat itu Ia dan suami mengira yang Ibu Nursiah alami adalah Campak karena ada memar-memar merah di kulit.

“Hamil ke 6 bulan, saya rutin ke dokter kandungan, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa, mungkin karena USG tidak bisa membacanya. Pada usai 6 bulan itu, bayi sempat tidak bergerak lalu dikasih obat sama dokter. Saat hari kelahiran juga terjadi yang sama, jadi saya memutuskan operasi sesar. Ananda sempat tidak menangis saat lahir sehingga langsung dirawat ke ICU,” terangnya.

Ibu Nursiah mengaku akibat penyakit Rubella ini, seiring berkembangnya Syakila, anak bungsunya itu terus mengalami bermacam-macam penyakit yang mengharuskanya dioperasi.

“Anak Rubella bermasalah berat badan, kami harus operasi jantung, harus nunggu berat badannya naik dulu, lalu harus operasi mata, harus nunggu lagi berat badan naik. Pendengarannya juga terganggu. Jad harapan saya jangan lihat haramnya. Bagaimana kalo mengalami seperti yang kita alami, masihkah haram?,” ujarnya.

Ibu Nursiah pun berpesan kepada Pemerintah agar imunisasi juga diterapkan kepada orang dewasa, karena lingkungan juga berkontribusi dalam penularan Rubella.

“Tolong perhatian, imunisasi juga kepada orang dewasa juga, tidak hanya pada anak-anak, karen dampaknya pada ibu hamil. Dan untuk daerah, Aceh khususnya, gimana nasib anak-anak Aceh jika tidak diimunisasi? Apakah mau anak-anak Aceh seperti anak saya Syakila?” tandasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma M Rahman Rustan. Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).