Dana desa merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

Empat tahun berjalan, program ini pun membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam penurunan angka kemiskinan, salah satunya adalah terlampauinya target pengentasan desa tertinggal yang semula ditargetkan terentaskan dalam lima tahun.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatra Selatan”, bertempat di Pendopo Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan, Senin, 4 Februari 2019.

“Dana desa ternyata ketika dikelola bersama-sama, kita ini dalam empat tahun bisa menuntaskan target yang sebenarnya lima tahun. Selama empat tahun tercipta 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari target RPJMN sebanyak 5 ribu desa selama lima tahun. Jadi desa itu ada tingkatnya, yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri,” ungkap Sanusi.

Selain itu, lanjutnya, dalam kurun empat tahun, dana desa juga telah meningkatkan 2.665 desa dari status berkembang menjadi mandiri, atau melampaui target 2 ribu desa selama lima tahun. Menurut Sanusi, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh komponen bangsa dalam menyukseskan program dana desa, tidak terkecuali perguruan tinggi.

“Satu yang ingin saya apresiasi adalah keterlibatan perguruan tinggi. Kami melihat desa yang dihadapi tingkat kesulitannya besar. Oleh karena itu, kami membentuk forum yang dikenal forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang melibatkan 87 perguruan tinggi untuk sama-sama membangun desa,” jelasnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dana desa secara nyata telah berhasil secara signifikan meningkatkan kesejahteraan desa sehingga statusnya bisa meningkat menjadi lebih baik.

Data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 18.750 desa tertinggal (26,81%), 51.026 desa berkembang (69,26%), dan 2.894 desa mandiri (3,93%). Sedangkan dalam IPD tahun 2018, terjadi sebuah peningkatan, yakni terdapat 13.232 desa tertinggal (17,96%), 54.879 desa berkembang (74,49%), dan 5.559 desa mandiri (7,55%). 

Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya menilai, dana desa yang digulirkan pemerintah pusat telah memberikan manfaat sangat besar.  Sudah banyak pembangunan yang menggunakan dana desa. “Yang harus dilakukan adalah pengawasan agar dana desa tidak salah arah. Agar yang dibangun benar-benar infrastruktur untuk warga desa,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaf meyakini ada empat penopang pembangunan desa.

“Menurut saya, pembangunan desa itu ada empat penopang. Pertama, sarana prasarana yaitu akses jalan. Lalu kedua, pendidikan. Ketiga, sarana kebersihan. Sedangkan yang keempat, kesehatan,” tuturnya.

Terkait akses jalan, Anis meniai, hal itu sangatlah penting. “Bagaimana bisa diberdaya kalau jalan tidak baik,” katanya.

Yang terakhir, diingatkan Anis, adalah pilar kesehatan. Dimana, menurut dia, pemerintah bersama pihak terkait setempat telah memberikan sentuhan yang berarti untuk masalah kesehatan.

Selain empat penopang yang dianggap penting itu, Anis menekankan bahwa penciptaan produk kreatif menjadi target dari upaya pencapaian pembangunan. Bukan lagi, sambung dia, bicara produk hasil bumi.

“Oleh karena itulah, membangun SDM di bidang sosial, pembangunan komunitas, kependudukan, dan agama ini penting. Melalui pembangunan agama, di antaranya radikalisme mampu terkikis,” katanya.

Acara FMB 9 juga bisa disaksikan juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).