Anggaran 2016 fokus pada 5 indikator penting: pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja serta penurunan kesenjangan

Tahun 2016 belum lagi dimulai, namun Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar penyerapan anggaran di awal tahun harus langsung dikebut. “Sekali lagi saya minta para menteri terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada pada kondisi yang sesuai dengan yang kita rencanakan, menjadi sekitar 5,3 persen,” kata Presiden dalam rapat paripurna pada hari Rabu, 23 Desember 2015.

Berbagai program yang dijalankan melalui penganggaran di tahun 2016, dalam pengarahan Presiden, harus difokuskan pada lima indikator penting: pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, serta penurunan kesenjangan atau ketimpangan sosial-ekonomi.

Soal kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi ini menjadi perhatian khusus Presiden mengingat rasio gini yang sejak tahun 2011 hingga kini masih berada di angka 0,41. Berbagai pembenahan yang sudah mulai dilakukan sejak 2015, termasuk dalam politik anggaran untuk 2016, diharapkan bisa memberikan dampak bagi penurunan kesenjangan di tahun-tahun mendatang.

Presiden Jokowi memang telah mendedikasikan anggaran tahun 2016 untuk rakyat. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran pendidikan hingga 25,5 persen, anggaran kesehatan meningkat 75,4% dan anggaran infrastruktur – yang akan membantu terciptanya konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan yang akan menekan disparitas harga di berbagai daerah – meningkat hingga 76,2 persen.

Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp723,2 triliun untuk ditransfer ke daerah dan dana desa. Angka ini naik Rp58,6 triliun dibandingkan yang ada dalam APBN Perubahan 2015 lalu. Menurut Presiden, dana ke daerah difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta untuk mendukung kemandirian desa. Dana sebesar Rp723,2 triliun tersebut terdiri dari anggaran transfer ke daerah sebesar Rp685,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp47 triliun.

Ini adalah bentuk komitmen untuk terus melakukan pembangunan dari desa. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan daya saing perekonomian masayarakat desa.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas nasional serta realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi. Angka inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin dengan perluasan bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta keluarga, peningkatan kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional kepada 92,4 juta jiwa dan penyesuaian besaran premi Penerima Bantuan Iuran, serta pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tetap menjadi fokus Pemerintah.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah upaya untuk meningkatkan kualitas anggaran. Caranya, dengan memberi arahan pada semua Kementerian/Lembaga untuk menyusun perencanaan program pembangunan dan anggaran secara lebih efektif dengan berbasis kinerja.

Berbagai perubahan ini, termasuk upaya percepatan penyerapan anggaran yang harus dilakukan sejak awal 2016 – apalagi jika dibantu dengan partisipasi masyarakat untuk turut mengawal implementasinya – tentu diharapkan bisa menghasilkan dampak yang nyata. Inilah yang disebut dengan tatakelola yang partisipatif.