Presiden Joko Widodo pagi ini menerima kunjungan kehormatan delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Delegasi yang dipimpin oleh Christopher Legg ini sebagian besarnya terdiri atas sejumlah direktur eksekutif AIIB datang sebelum berkunjung ke lokasi pembangunan MRT di Jakarta dan bertolak ke Yogyakarta dan Solo.

“Proyek MRT Jakarta diluncurkan saat saya menjadi Gubernur Jakarta. Saya juga memulai karier saya di bidang politik sebagai Wali Kota Solo. Jadi, saya sangat senang melihat jadwal Anda minggu yang akan mengunjungi kedua tempat tersebut,” ujar Presiden saat menyambut kedatangan rombongan delegasi AIIB, Senin, 12 Maret 2018.

Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan dukungan secara langsung kepada pembentukan AIIB. AIIB yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung perekonomian dinilai sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di lima tahun pemerintahan.

“Indonesia adalah salah satu negara pertama di dunia yang mendukung sepenuhnya gagasan AIIB. Salah satu tindakan saya yang pertama saat menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014 adalah untuk menyatakan dukungan penuh dan niat serius untuk bergabung dengan AIIB,” ucapnya.

Ditemui selepas pertemuan, Rionald Silaban, salah seorang direktur eksekutif AIIB yang turut serta dalam pertemuan itu menjelaskan, kunjungan delegasi AIIB ke Indonesia kali ini ialah untuk melihat program dan proyek-proyek yang berkaitan dengan AIIB.

“Kita diterima dalam rangka courtesy call. Besok juga akan melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan Solo untuk melihat program dan proyek yang ada kaitannya dengan AIIB,” ucapnya.

Sedangkan pimpinan delegasi, Christopher Legg, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendanai tiga proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah Indonesia. Pihaknya berharap agar AIIB dapat lebih memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia.

“Sejauh ini kami sedang mendukung 3 proyek di sini. AIIB masih sangat muda, baru beroperasi selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu kami telah membiayai 20 proyek di mana 3 di antaranya berasal dari Indonesia,” tuturnya.

Saat disinggung apakah AIIB tidak diliputi kekhawatiran soal kondisi di Indonesia yang bersiap memasuki masa-masa Pilkada dan Pilpres, Legg mengatakan bahwa AIIB sama sekali tidak berpikir bahwa itu sebagai hal yang patut dikhawatirkan.

“AIIB tidak tertarik dengan politik dalam negeri. Itu hanya bisnis biasa bagi kami. Saat ini ada beberapa proyek yang siap berjalan dan kami tidak menjadikan isu politik sebagai dasar pertimbangan kami,” tandasnya.

 

Mendukung Penuh

Indonesia mendukung penuh kehadiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam upayanya mempercepat pembangunan di negara-negara Asia. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melangsungkan kerja sama dengan AIIB di masa mendatang.

Saat memberikan keterangan selepas pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri dari lembaga yang beroperasi sejak 16 Januari 2016 itu. Saat ini, Indonesia diketahui juga termasuk salah satu pemegang saham terbesar di dalam AIIB.

Indonesia mendapatkan salah satu pendanaan bersama tiga negara lainnya di awal beroperasinya AIIB. Proyek pertama Indonesia yang didanai itu ialah program peningkatan permukiman kumuh nasional dengan biaya sebesar USD 216 juta.

“Indonesia mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka. Yaitu proyek National Slum Upgrading Program. Mereka memasukkan dana sebesar USD 216 juta, bersama dengan lembaga-lembaga multilateral yang lain,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 12 Maret 2018.

Di tahun 2017, Indonesia dan AIIB kembali bekerja sama di dalam dua proyek. Proyek pertama ialah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh. Proyek ini berjalan dengan biaya USD 100 juta.

Sedangkan pada kerja sama yang kedua di tahun lalu, pemerintah menjalankan proyek yang disebut dengan Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dengan dana sebesar USD 125 juta. Proyek ini dimaksudkan sebagai program jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan bendungan di Indonesia.

“Dam Operational Improvement and Safety Project ini untuk memelihara dan merehabilitasi dam-dam yang telah dibangun sebelumnya. Bukan untuk membangun yang baru,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang turut memberikan keterangan.

Basuki melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan agar sejumlah proyek irigasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja sama antara Indonesia dengan AIIB. Menurutnya, dengan akan selesainya pembangunan bendungan yang memang menjadi program pemerintah, diperlukan tindak lanjut untuk pemanfaatan bendungan dimaksud agar lebih dapat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

“Ada beberapa dam yang sedang kita bangun yang mulai tahun 2018 ini sudah ada yang selesai. Tentu harus dilanjutkan dengan pembangunan untuk memanfaatkan air di waduk-waduk. Sebagian sudah kita siapkan dengan APBN, tapi ini akan selesai lebih banyak lagi sehingga kita ajukan ke Bappenas untuk bisa diajukan ke AIIB,” tuturnya.