Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Jepang dan Cina, akhir Maret 2015 (Jepang tanggal 22-25 dan Cina tanggal, 26-28) menjadi topik hangat di media-media besar dan media lokal di Jepang dan Cina. Secara umum, media menilai kunjungan Presiden Jokowi ke kedua negara tersebut sangat sukses karena selain berhasil mendapat pendanaan untuk banyak mega proyek yang ambisius juga mulai mencari peran baru Indonesia di tengah-tegah pergeseran tata kelola global.

Dalam kunjungannya ke Jepang, ditulis media, The Asahi Shimbun, 22 Maret 2015, dengan kepala berita, “Indonesian President Widodo Seeks Greater Defense Cooperation With Japan”, yang mengharapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang kali ini menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama pertahanan, khususnya untuk menjaga daerah pesisir.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang untuk bertemu para pejabat setempat guna memperkuat kemitraan strategis diantara kedua negara demokratis dan negara maritim. Selain bertemu PM Abe dan Kaisar Michiko, Presiden Jokowi menandatangani perjanjian dalam hal kerjasama pertahanan, yang isinya bantuan peningkatan kapasasitas kekuatan bersenjata, kerjasama bilateral dalam penjagaan perdamaian, pengembangan alusista, pertukaran informasi militer, demikian ditulis media di Jepang lainnya, Mainichi Shimbun, 22 Maret 2015, “Indonesia Leader Start Japan Tour for Talks with Abe, defense Pact”.

Sementara dalam kunjungannya ke Cina, media South China Morning Post , 25 Maret 2015 menulis di Headline mereka, “Diplomacy: Widodo Will Use Visit to Boost Ties”. Presiden Jokowi secara diplomatik menggunakan kunjungannya untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Indonesia berencana memperlebar pintu investasi Cina ke dalam negeri, walau Presiden Jokowi masih akan mempertanyakan lebih detail konsep “Jalur Sutera Laut” yang dicanangkan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ke Beijing merupakan kesempatan memperkuat hubungan dagang, investasi dan infrastruktur.

Dalam halaman A3, South China Morning Post, juga menulis Diplomacy: Indonesia ‘can Act as broker over South China Sea’ (Diplomasi: Indonesia “Bisa Menjadi Penghubung Dalam Sengketa Laut China Selatan”). Dalam kunjungan pembicaraan dengan Presiden Xi, Presiden Jokowi berencana menawarkan diri untuk membantu penyelesaian sengketa perbatasan laut Cina Selatan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi “honest broker” antara Cina dengan negara-negara Asia Tengara yang bersengketa.

Secara umum mayoritas pemberitaan lawatan Presiden Jokowi ke Jepang dan Cina telah mendapat pemberitaan positif. Presiden berhasil menandatangani MoU investasi untuk proyek-proyek besar yang totalnya USD 74 milyar, untuk bidang-bidang prioritas, yaitu infrastruktur (jalan tol, pelabuhan, rel kereta dan bendungan), promosi idustri maritim , industri otonomif dan kerjasama perdagangan.

Presiden juga dipuji karena mulai meninggalkan proteksionisme perdagangan dan membuka perdagangan bebas namun dengan pendekatan baru, yaitu untuk mendongkrak ekspor. Padahal di dalam negeri perdagangan bebas mendapat citra negatif karena dinilai hanya membuka arus produk-produk impor. Khusus di Jepang, Presiden Jokowi menyatakan mengundang investasi untuk membangun pabrik otomotif berorientasi ekspor. Pabrik Mitsubishi di Kerawang mulai produksi 2017 akan mampu mencetak 60.000 mobil untuk pasar Asia Tenggara, dan selanjutnya akan menyasar pasar Timur Tengah dan Afrika.

Visi Maritim Presiden Joko Widodo sangat menarik perhatian dan menjadi topik politik internasional baru. Visi “Poros Maritim Dunia” dinilai beririsan (bisa bertabrakan, bisa juga bersinergi) dengan visi Presiden Cina Xi Jinping yang menelorkan visi “Jalan Sutera Laut” sebagai tandingan visi Amerika Serikat yang ingin mendominasi laut Asia dengan visi “Asian Pivot” yang bertjuan membangun hegemoni di perairan Asia (dengan konsep “Asian Pivot,” AS mendukung negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan Cina mengenai batas laut Cina Selatan dengan kerja sama patroli laut). Visi Maritim Presiden Jokowi dilihat memiliki dua aspek, yaitu pertahanan/keamanan laut dan promosi industri maritim.

Orientasi politik luar negeri Presiden Jokowi dinilai berbeda secara signifikan dengan orientasi politik presiden-presiden sebelumnya. Visi hubungan luar negeri Presiden Jokowi dinilai lebih pragmatis dan berorientasi perdagangan. Presiden Jokowi dinilai cerdik dengan politik “bertaruh di dua kuda” (analogi untuk lotre pacuan kuda), yaitu memainkan kartu Jepang dan Cina yang sedang bersaing berebut dominasi di Asia Tenggara. Presiden Jokowi juga mengambil manfaat dari persaingan lembaga pendanaan Bank Dunia (didominasi Jepang), ADB dan Asia International Infrastructe Bank (didomimasi Cina). Untuk pertahanan dan keamanan laut, Presiden Jokowi memilih bekerjasama dengan Jepang dan sepakat membuat Forum Maritim Bilateral. Sedang kerjasama bidang maritim dengan Cina diarahkan untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Di Cina, dalam sesi joint statement dengan Presiden Xi, bahkan Presiden Jokowi sangat berani membuat pernyataan Indonesia akan terus memfasilitasi pemasangan telemetri, tracking dan misi kontrol untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Padalah situasinya sedang sensitif karena banyak kapal Cina yang tertangkap berlayar secara illegal di perairan Indonesia.

Di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia lebih condong ke Jepang. Semasa Presiden Megawati, Indonesia condong ke Cina. Tapi, Presiden Jokowi dinilai berbeda karena dengan cerdik dan pragmatis menjalin keduanya, memanfaatkan kompetisi kedua negara.

Peryataan Presiden Jokowi yang akan menjadi “perantara tulus” dalam penyelesaian sengketa batas laut Cina Selatan, merupakan peran politik luar negeri yang baru. Peran ini ditawarkan Presiden Jokowi karena Indonesia bukan pihak yang bersengketa dalam kasus batas laut Cina Selatan, namun Indonesia dan Cina memiliki persinggungan dengan 9 titik garis laut di perairan Natuna.

Baca rangkuman pemberitaan media asing mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang dan Cina