Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengawal implementasi kebijakan pemerintah,  dalam hal pengelolaan anggaran  yang lebih akuntabel.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) tahun 2017, Kamis (18/5/2017), di Istana Negara Jakarta.

“Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik,” ujar Presiden.

Anggaran dana desa misalnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp 20 triliun pada tahun 2015, Rp 47 triliun pada 2016, hingga Rp 60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

“Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik,” ungkapnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan desa. Mengingat selama ini para Kepala Daerah lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

“Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet. Bagaimana Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menambahkan, perubahan dunia sekarang ini terjadi dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Karenanya, Presiden mengingatkan untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

“Saya ingatkan kepada siapapun, kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain,” tuturnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang dianggarkan pemerintah di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

“Kita sekarang ingin fokus dengan konsentrasi kepada infrastruktur karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita menuju ke step berikutnya,” ucap Presiden.

Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran. “Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia (anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ. Sudah beres tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita outcomenya apa,” kata Presiden.