Salah satu kesepakatan besar dari Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 pada April lalu adalah Deklarasi mengenai Palestina. Di dalam Dokumen yang tersusun dalam 15 poin tersebut, negara-negara Asia Afrika mengecam tidak kunjung selesainya pendudukan Israel atas Palestina dan lemahnya dukungan atas kemerdekaan Palestina.

Negara-negara Asia Afrika mendukung solusi dua negara yang disokong oleh berbagai resolusi PBB. Bagi mereka, konflik Israel-Palestina hanya dapat berakhir jika Israel meninggalkan berbagai bentuk pendudukannya dan mematuhi tapal batas yang disepakati pada 4 Juni 1967.

Hingga saat ini, Israel masih mengendalikan Yerusalem Timur yang merupakan Ibukota Negara Palestina dan malah dengan berbagai kebijakan mencoba mengubah demografi Yerusalem Timur. Di luar kota itu, peta Tepi Barat yang diterbitkan pada September 2014 oleh OCHA, Kantor PBB untuk Koordinasi Kemanusiaan, menunjukkan bahwa pemukiman-pemukiman Yahudi yang disokong oleh aparat militer dan infrastruktur keamanan Israel menggerogoti ruang hidup Palestina hingga tersisa kurang dari 50%. Sekitar 2,7 juta warga Palestina Tepi Barat mengalami keterbatasan gerak dan berada dalam ancaman perampasan lahan karena pemerintah Israel mengontrol sebagian jalan-jalan utama dan menetapkan berbagai area sebagai kawasan “perlindungan alam”.

Kondisi yang tak kalah mengenaskan dialami hampir 1,8 juta jiwa rakyat Palestina yang hidup di Jalur Gaza. Warga Gaza bertahun-tahun hidup dalam pengepungan dan serangan pasukan Israel. Pengepungan darat, laut dan udara membuat akses atas pangan, air bersih dan layanan dasar lainnya menjadi luar biasa sulit. Israel melumpuhkan satu-satunya bandara di Jalur Gaza, membatasi lalu-lalang orang dan barang via jalur darat dan memblokade pesisir Gaza hingga nelayan kecil pun tidak dapat melaut.

Pilihan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memanfaatkan KAA sebagai penggalangan Asia Afrika berkorelasi dengan posisi Israel di dunia internasional. Bukan hanya negara-negara yang berpartisipasi dalam KAA dan kesepakatan kerjasama turunannya cukup banyak sebagai suara dalam PBB, namun beberapa negeri merupakan mitra dagang strategis. Impor dari Asia dan Afrika mencapai 33.5% dari total impor Israel pada tahun 2012, dengan Tiongkok dan India sebagai negeri asal impor utama. Sedangkan dari sisi ekspor, hampir 26% produk ekspor Israel bergerak ke negeri-negeri Asia dan Afrika di tahun yang sama, dengan Tiongkok dan India sebagai negeri tujuan utama.

Jika selama ini diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina banyak mengandalkan komunikasi bilateral dan multilateral untuk menggalang sikap dan tekanan ke Israel, melalui KAA Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memanfaatkan momentum solidaritas Asia Afrika untuk menggalang komitmen dan tuntutan kongkrit mengenai solusi atas konflik Israel-Palestina. Bahkan, komitmen ini juga tidak sebatas sikap di atas kertas dan diplomasi, melalui KAA dan New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) Indonesia mengalokasikan sumber daya untuk kembali berkolaborasi dengan negara-negara Asia Afrika menyediakan bantuan teknis. Dengan begitu, pilihan strategi diplomasi mendukung Palestina bukan saja kuat secara landasan politik dan ekonomi, namun juga bermanfaat dalam jangka pendek dan menengah.