Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Salah satu fokus kunjungan Presiden Jokowi ke Timor Leste adalah penyelesaian masalah perbatasan. Bagian dari diplomasi maritim untuk kedepankan identitas negara kepulauan

Indonesia dan Timor Leste mempunyai sejarah hubungan yang panjang dan unik. Pernah dikenal sebagai provinsi “termuda” di Indonesia, sejak tahun 1999 Timor Leste memilih “berpisah” melalui sebuah referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999.

Dalam perjalanannya, hubungan antar kedua negara menjadi semakin erat, terutama karena Indonesia menjadi salah satu penyokong utama pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia di Timor Leste.

Tentu terdapat tantangan dalam hubungan antar negara tetangga di manapun, misalnya terkait perbatasan wilayah negara. Tanpa adanya kejelasan tentang perbatasan, klaim sepihak atas sumber daya alam di sekitar perbatasan, sewaktu-waktu dapat menciptakan ketegangan.

Dalam perspektif Indonesia, visi-misi Nawacita telah memberikan amanah bagi pemerintah untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Salah satu agenda aksinya, adalah “diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia.”

Sebab itu, dalam kunjungan pertama kali Presiden Jokowi ke Timor Leste pada tanggal 26 Januari 2016, masalah perbatasan menjadi salah satu topik yang dibicarakan dengan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo – yang menyambut baik peningkatan intensitas konsultasi, baik untuk perbatasan darat dan laut.

Di luar isu perbatasan, fokus pembicaraan umum antara delegasi Indonesia dan delegasi Timor Leste adalah kerjasama ekonomi dan people to people contact.

Pembahasan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Timor Leste, merupakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Hernani Coelho da Silva di Jakarta tanggal 17 April 2015. Ketika itu kedua negara sepakat mendorong realisasi target perdagangan senilai US$300 juta untuk tahun 2016.

Berdasarkan rilis Joint Ministerial, beberapa sektor yang potensial untuk kerjasama antara kedua nergara di antaranya di bidang insfrastruktur. Presiden Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia menjadi mitra dalam penyediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, termasuk akan mendorong pembangunan distribution center di Atambua untuk memberikan pelayanan khusus bagi Timor Leste.

Di bidang energi, Presiden Jokowi menyambut hasil baik pertemuan kedua Menteri ESDM di Bali pada tanggal 16 Januari 2016. Kedua negara telah menemui kesepakatan dan akan merealisasikan beberapa kerjasama seperti di sektor hilir minyak dan gas bumi antara Pertamina dan Timor GAP EP, potensi kerjasama di hulu migas dan energi terbarukan, hingga upaya pembangunan (interkoneksi) jaringan suplai listrik. Selain itu, Presiden Jokowi pun menyambut baik kerjasama pengelolaan LNG antara Timor GAP EP dan LNG Badak.

Terkait people to people contact, Presiden Jokowi mendorong penguatan konektivitas udara dengan penambahan jumlah penerbangan maskapai Indonesia ke Timor Leste. Selain itu, Indonesia siap membantu peningkatan SDM pilot dan kru pesawat serta mendorong pembangunan maskapai nasional Timor Leste.

Kedua negara menyepakati untuk memfasilitasi kemudahan saling mengunjungi bagi warga negaranya yang terpisah oleh batas negara. Misalnya, dalam kesepakatan tersebut disebutkan, warga kedua negara yang saling mengunjungi sanak saudaranya tak harus menggunakan visa dan paspor. Cukup dengan menunjukkan Pas Lintas Batas (PLB).

Setelah pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan PM Rui Maria de Araujo juga menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. Isi dari butir penandatangan kerjasama tersebut antara lain di bidang: Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Energi serta Penangkapan dan Pencurian Ikan secara Ilegal (IUU Fishing).