Dalam lawatan lima hari ke lima negara di Asia Selatan (24-29/1/2018), Presiden Joko Widodo  membawa misi persahabatan, kemanusiaan, dan kerja sama ekonomi.

Kunjungan ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan merupakan kunjungan bilateral untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Sementara lawatan ke India, dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-India sekaligus memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-India.

Makna kunjungan ke Sri Lanka, seperti dikatakan Presiden untuk mendorong kerja sama konkret bagi kedua negara. “Saya ingin penguatan kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi,” tandas Presiden.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, Presiden mendorong ekonomi kedua negara menjadi lebih kompetitif.  Salah satunya adalah melalui pembentukan Free Trade Agreement (FTA). Indonesia juga menyampaikan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka, salah satunya adalah rencana PT INKA untuk mengekspor gerbong penumpang/barang ke Sri Lanka.

Kunjungan ke Sri Lanka juga sangat bersejarah. “Kunjungan Presiden Indonesia yang pertama setelah 39 tahun dan tahun ini juga kita memperingati 66 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sri Lanka,” ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Colombo, Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).

Sementara, saat berbicara pada KTT Peringatan ASEAN – India, Kamis (25/1/2018), Presiden Jokowi menegaskan, ekosistem damai, stabil dan sejahtera harus dapat terbentuk di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di Lingkar Indo Pasifik.

KTT ini juga menjadi momen penting, karena bertepatan dengan 50 tahun berdirinya ASEAN tahun lalu dan memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-India.

ASEAN-India dipercaya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudera Hindia guna mendukung terciptanya kemakmuran dan stabilitas di lingkar Indo-Pasifik. Salah satunya jumlah penduduk yang mencapai hampir dua miliar jiwa.

“Dari angka tersebut, penduduk usia produktif mencapai hampir 1,5 miliar,” ungkap Presiden Jokowi dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN-India di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.

Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 5 persen sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh 7 persen pada tahun 2018. “Berkat kerja kita bersama, ekonomi tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi global,” ucap Presiden Jokowi.

Meski demikian, masih ada sejumlah kondisi global yang belum stabil yang harus dihadapai ASEAN dan India. Mulai dari pesimisme pelemahan ekonomi global pada jangka panjang hingga meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.

Saat bertemu dengan PM Vietnam Nguyễn Xuân Phúc, Presiden Jokowi mendorong pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE),” ucapnya.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.

Sementara itu, fokus kedua yang coba diangkat oleh Presiden mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.

Kepala Negara menyampaikan, untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, ketika berada di National Assembly of Pakistan, Jumat (26/1/2018), Presiden berbicara ikhwal demokrasi dan stabilitas politik yang terjaga dengan baik di Indonesia. Melalui demokrasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5% setiap tahun dan merupakan salah satu dari 20 terbesar di dunia.

“Sebagai Presiden keyakinan saya sangat kuat bahwa demokrasi merupakan cara yang paling tepat untuk melayani kepentingan masyarakat kita. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, menjadi kehormatan, ia dapat berbicara di depan Sidang Joint Session of the Parliament. Pada 26 Juni tahun 1963, Presiden Soekarno berbicara di depan Parlemen Pakistan dan menggelorakan semangat melawan kolonialisme dan kerja sama negara-negara yang baru merdeka.

“Lima puluh lima tahun kemudian, Presiden Republik Indonesia kembali mendapatkan kehormatan untuk berbicara di depan Parlemen Pakistan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggelorakan kerja sama kerja sama untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ujar Presiden.

Indonesia juga merupakan dua negara yang terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. “Melalui Forum ini, saya kembali menyerukan agar kita terus memberikan dukungan bagi Saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita terus dukung perjuangan Palestina!” ucapnya.

Presiden menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sekitar 87% dari 260 juta penduduk Indonesia, yang berarti 226,2 juta penduduk adalah Muslim.

“Sebagaimana Pakistan, selain rumah untuk umat Islam, Indonesia juga menjadi rumah bagi Umat Hindu, Katolik, Kristen, Buddha dan lainnya. Indonesia adalah negara yang majemuk,” tutur Kepala Negara.

Persahabatan Indonesia-Pakistan bukan persahabatan yang baru saja terjalin. Namun persahabatan ini telah terjalin sejak lama, bahkan berpuluh tahun yang lalu.

Diyakini, kunjungan kenegaraannya ke Pakistan akan menjadi perekat baru untuk memperkokoh kerja sama dan persahabatan kedua negara. Untuk itu, Presiden Jokowi memfokuskan pada tiga isu bilateral utama, yaitu kerja sama ekonomi, hubungan antar masyarakat dan kerja sama untuk Palestina.

“Di bidang investasi, saya menyambut baik pembentukan ‘Joint Venture’ penyimpanan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Port of Qosim, Karachi. Kerja sama ini akan dapat menjadikan Pakistan sentra perdagangan kelapa sawit dan olahannya di kawasan Asia Selatan dan Tengah,” ucap Presiden.

Adanya penandatanganan Inter Government Agreement oleh menteri energi kedua negara  disambut baik Presiden Jokowi. Indonesia akan mengekspor LNG ke Pakistan selama 10 tahun, dengan opsi tambahan 5 tahun, masing-masing sebesar 1.5 juta ton/tahun.

“Indonesia juga mengharapkan penguatan kerja sama energi di masa mendatang seperti kemungkinan investasi perusahaan Indonesia untuk pembangunan fasilitas regasifikasi LNG dan saling berbagi pengalaman dan keahlian dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja sama yang baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Bangladesh. Apalagi Indonesia telah menganggap Bangladesh sebagai salah satu negara sahabat bagi Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Hassan Mahmood Ali, pada Sabtu, (27/1/2018), di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka, Bangladesh.

“Saya banyak mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri saya mengenai kerja sama yang baik antara Indonesia dan Bangladesh,” ucap Presiden Jokowi.

Terutama, komunikasi intensif yang telah dilakukan kedua Menteri Luar Negeri dalam menangani krisis kemanusiaan di Rakhine State dan dampaknya terhadap Bangladesh. “Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bangladesh dalam menampung para pengungsi dari Rakhine State,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, sebagai negara sahabat, pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha meringankan beban Bangladesh dengan mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan.

“Terima kasih juga telah memberikan izin bagi pekerja kemanusiaan Indonesia untuk membantu di kamp pengungsi di Cox’s Bazar,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Hassan Mahmood Ali menyampaikan rasa senangnya atas kunjungan Presiden Jokowi. “Negara kami sangat senang bisa menerima kunjungan Yang Mulia Presiden. Suatu kehormatan yang berarti bagi kami,” kata Abul Hasan.

Selain itu, dalam pertemuan bisnis yang dilakukan tanggal 26 Januari, diperoleh nilai transaksi USD 115 juta, antara lain peningkatan perdagangan di bidang kelapa sawit, batu bara, cocoa, kopi, teh dan lain-lain.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Afganistan, Senin (29/1/2018), Presiden Joko Widodo dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghan sepakat, upaya pembangunan perdamaian di Afghanistan juga harus ditopang dengan pembangunan ekonomi negara itu. Kedua hal itu harus berjalan secara beriringan.

“Tanpa perdamaian tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Oleh karena itu, pada saat kita bekerja sama membangun perdamaian, maka kerja sama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyinggung nilai perdagangan kedua negara yang masih relatif rendah. Padahal, ia percaya bahwa potensi kerja sama perdagangan kedua negara sangat besar. Untuk itu, ia akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menugaskan jajaran terkait.

“Saya telah meminta para menteri saya untuk mendorong business-to-business contact,” tuturnya.

Sebelumnya, sekitar seratus pengusaha Afghanistan hadir dalam Trade Expo Indonesia pada tahun lalu. Kedatangan mereka membukukan nilai transaksi lebih dari USD 1,1 juta. Presiden Joko Widodo sendiri kemudian berjanji untuk mengirimkan delegasi bisnis potensial ke Afghanistan pada triwulan pertama tahun ini.

Selain itu, dukungan Indonesia pada upaya perdamaian di Afghanistan turut ditunjukkan dengan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia, menurut Presiden Jokowi, akan terus meningkatkan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat Afghanistan seperti pemberdayaan perempuan, pengembangan UKM, kesehatan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.

“Indonesia juga siap memberikan 100 beasiswa bagi pelajar Afghanistan,” sambungnya.