Meskipun perencanaan pembangunan sudah menggunakan berbagai pendekatan dan cara, dalam praktek pelaksanaannya selalu muncul dampak negatif. Salah satu dari dampak yang paling bisa dilihat nyata adalah terpinggirkannya sekelompok kecil orang. Atau luputnya sekelompok orang dari berbagai program Pemerintah.

Presiden Jokowi, sejak menjadi Walikota Surakarta, kemudian Gubernur Jakarta, menggunakan pendekatan yang berbeda untuk dapat menjangkau kelompok-kelompok marjinal. Selama ini, problem terbesar masyarakat yang kurang terperhatikan ini adalah sulitnya mendapatkan akses terhadap layanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karenanya, Kartu Pintar dan Kartu Sehat menjadi solusi yang dipilih Jokowi untuk membuka jalur bagi masyarakat marjinal. Ketika terpilih sebagai presiden, Jokowi juga melanjutkan program ini secara nasional.

Kaum marjinal sebagai kelompok masyarakat pra-sejahtera, berada di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, mereka mempertahankan hidupnya dengan menjadi pemulung, pengemis, gelandangan, atau buruh kasar. Di pedesaan, mereka biasanya adalah golongan petani miskin atau buruh tani, nelayan, peladang atau pekerja kebun, yang biasanya tinggal di daerah terpencil, sulit dijangkau, atau minim infrastruktur.

Istilah tentang kelompok marjinal muncul berdasarkan tolok ukur atau patokan-patokan ekonomi. Analisa-analisa yang digunakan pun seringkali menggunakan pendekatan ekonomi, sementara masalah langsung yang sudah harus ditanggung kelompok ini bersifat sosial dan juga politik. Jangankan akses terhadap sumber-sumber atau bantuan ekonomi. Akses terhadap hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga tak ada. Padahal, sehat dan terdidik adalah salah satu kunci untuk membongkar status ekonomi mereka yang sangat rentan itu.

Selain itu, kelompok marjinal juga mencakup di dalamnya para penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial, serta korban kekerasan, eksploitasi dan NAPZA. Untuk kelompok-kelompok semacam ini, intervensi sosial yang dilakukan juga berbeda dengan kelompok-kelompok yang miskin secara ekonomi. Jumlahnya tidak sebesar mereka yang terpinggir secara ekonomi, namun secara sosial atau politik juga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Oleh karena itu, pendekatan Jokowi dengan Kartu Pintar dan Kartu Sehat, meskipun masih mengalami kendala di sana-sini, adalah cara yang tepat sasaran karena menjangkau kelompok masyarakat terpinggirkan yang paling besar. Secara nasional, melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerintah menyiapkan 88,4 juta Kartu Indonesia Sehat, 20 juta Kartu Indonesia Sehat, dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera. Dari jumlah yang 88,4 juta kartu, 2 juta di antaranya merupakan penyangga atau buffer. Ini artinya, Pemerintah meningkatkan jumlah ketersediaan Kartu Sehat itu dari rencana semula sebanyak 86 juta kartu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pada tahun kelima atau 2019, diharapkan akan terdapat asistensi sosial berbasis keluarga yang komprehensif maupun temporer, serta tersedia pendampingan dan pelayanan sosial dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah penduduk kurang mampu yang tercakup dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan akses lingkungan dan system sosial bagi kelompok disabilitas, lansia, kelompok marjinal, ODHA, sampai dengan korban penyalahgunaan narkoba.

Melalui pendekatan struktural, nantinya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan sosial terpadu dan regulasi untuk pengembangan akses lingkungan yang inklusif bagi kelompok-kelompok terpinggirkan tersebut. Selain itu, kabupaten/kota juga didorong untuk memiliki regulasi yang jelas-jelas memberikan perlindungan dan fasilitas bagi kelompok ini. Intinya, negara hadir untuk kaum marjinal.