Total anggaran yang dialokasikan pemerintah sepanjang tahun 2015 untuk jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua mencapai Rp 2 Triliun

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang kurang memadai baik dari segi infrastruktur jalan maupun infrastruktur transportasi, kelistrikan, komunikasi bahkan hingga bahan kebutuhan pokok yang sulit didapatkan, menyebabkan kondisi perekonomian di perbatasan justru banyak bergantung ke kota perbatasan Negara tetangga, seperti yang terjadi di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat.

Jika dibandingkan dengan kondisi wilayah perbatasan Negara tetangga, kondisi kota perbatasan yang berada di wilayah Indonesia memang cukup tertinggal. Padahal, kota di perbatasan merupakan batas wilayah penjaga kedaulatan Negara.

Presiden Jokowi menginginkan dalam satu dua tahun kedepan, wajah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini, juga dari Timor Leste.

“Kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan di Kalimantan dan Papua,” kata Presiden Jokowi, dalam Sidang Kabinet Terbatas mengenai pengembangan wilayah perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat, di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, Presiden Jokowi mengatakan, selama ini potensi ekonomi di kota perbatasan belum tergarap, seperti ekspor dan impor. “Terlihat sekali saat saya meninjau pos perbatasan di Entikong Januari lalu, ada peluang ekspor impor tapi kita tidak gunakan dengan baik,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp1 triliun, terutama untuk memperbaiki fisik di lintas batas Entikong di Kalimantan Barat. Jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 771,36 kilometer (Km), membentang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur.

“Sampai Agustus 2015, ruas yang sudah diaspal mencapai 188,37 Km dan ruas yang sudah fungsional sebagai jalan tembus mencapai 441,70 Km,” ujar Presiden Jokowi.

Saat ini, di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tengah dibangun infrastruktur jalan selebar 20 meter. Pembangunan kawasan perbatasan juga meliputi Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, yang berstandar internasional.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah juga melakukan pembangunan dan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan yang berada di kota perbatasan guna menunjang kegiatan perekonomian di kota tersebut.

Dengan pembangunan infrastruktur di perbatasan yang terus dibenahi, Presiden Jokowi berharap perekonomian di kota perbatasan akan meningkat. Sehingga, selain akan memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan, dapat juga mendorong perekonomian secara nasional melalui kegiatan ekspor-impor.

Adapun jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibangun sepanjang 171,56 Km. Sampai akhir 2015 ditargetkan sepanjang 47 Km, tahun 2016 sepanjang 67,61 km, dan tahun 2017 penyelesaian akhir sepanjang 56,95 km.

Sedangkan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 Km. “Sampai saat ini jalan yang teraspal sudah mencapai 2.075 Km. Jalan Trans Papua ditargetkan rampung 2019,” kata Presiden Jokowi.

Total anggaran yang dialokasikan pemerintah sepanjang tahun 2015 untuk jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua, menurut Presiden Jokowi, mencapai Rp 2 Triliun. Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan itu, lanjut Presiden Jokowi, dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan dan hubungan antar wilayah.

“Rakyat akan menikmati turunnya biaya logistik karena efisiensi biaya transportasi. Daerah perbatasan adalah halaman depan rumah Indonesia,” kata Presiden Jokowi.