Momentum-momentum pendukung perubahan sebenarnya kian berdatangan. Dengan melihat sejumlah perkembangan terkini, saat-saat sekarang ini dinilai merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk membenahi masalah perizinan yang masih menjadi tugas kita bersama.

Di hadapan para gubernur seluruh Indonesia dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018, Kepala Negara mengungkapkan sejumlah momentum tersebut.

“Kita memiliki momentum yang sangat baik, kepercayaan internasional kepada kita yang sangat baik. Coba kita lihat, yang berkaitan dengan ease of doing business, di 2014 akhir saya ingat di peringkat 120, sekarang menjadi 72. Ini lompatan yang sangat tinggi,” ucapnya.

Selain itu, sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga memberikan penilaian positif bagi perbaikan Indonesia belakangan ini. Hasilnya, predikat layak investasi kembali disematkan untuk Indonesia.

“Setelah 1998, baru sekarang kita memperoleh investment grade baik oleh Moody’s, Fitch Ratings, S&P, dan terakhir kita diberikan lagi oleh Fitch dari BBB- menjadi BBB,” ia menambahkan.

Meski demikian, di tengah segala peningkatan tersebut, perlu diakui bahwa Indonesia saat ini masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam hal perolehan investasi.

“Kita blak-blakan saja, kita kalah jauh. Ini data BKPM yang saya terima, India investasi naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen, kita 10 persen di 2017,” ungkapnya.

Berdasarkan data tersebut, wajar kiranya bila pemerintah mencari tahu apakah yang membuat para investor lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di sejumlah negara tersebut bila dibandingkan dengan Indonesia. Presiden pun memperoleh jawabannya.

“Alasan nomor satu kita kalah bersaing adalah regulasi. Kita ini kebanyakan aturan, persyaratan, dan perizinan yang sampai detik ini masih berbelit-belit,” ucapnya.

Maka itu, ia kembali berpesan kepada jajarannya di pusat maupun daerah agar tidak lagi mengeluarkan aturan-aturan yang justru mempersulit diri dan tidak sesuai dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, banyaknya peraturan yang dikeluarkan bukanlah sebuah bentuk prestasi. Yang dibutuhkan Presiden adalah kebijakan dan aturan yang berkualitas di mana pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh kemudahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Tolong dilihat, terutama perda yang berkaitan dengan percepatan berusaha. Kalau memang itu tidak mempercepat atau justru memperlambat kalau bisa dihilangkan atau direvisi. Jangan buat lagi yang baru,” tuturnya.

Ia juga menyoroti masih lamanya proses perizinan di daerah. Ia meminta agar daerah turut berupaya untuk menyederhanakan proses sebagaimana yang dilakukan pemerintah pusat.

“Untuk pembangkit listrik yang IPP (swasta), di pusat hampir tiap hari saya marahi, sekarang bisa 19 hari. Di daerah, mohon maaf, masih 775 hari. Sekarang kita buka semuanya, artinya ada problem di daerah,” ungkap Presiden.

Hal yang sama juga didapatkan dalam hal investasi di bidang pertanian. Di pusat, proses perizinan sudah dapat dilakukan dalam 19 hari. Sedangkan di daerah, proses tersebut masih membutuhkan waktu selama 726 hari.

“Di bidang perindustrian, di pusat waktunya juga masih panjang, 143 hari. Di daerah 529 hari. Artinya masih banyak PR yang harus kita selesaikan,” ia menambahkan.

Presiden mengingatkan, bila hal ini terus berlanjut, mustahil perekonomian Indonesia tak akan meningkat. Namun, dengan kemauan dan usaha keras untuk melakukan perubahan, ia yakin bahwa Indonesia mampu membenahi diri dalam hal proses perizinan dimaksud.

“Tapi saya masih optimistis karena di depan gerbang kita investor masih banyak. Tinggal kita bisa cepat memperbaiki masalah yang tadi saya sampaikan,” ucapnya.

Selaraskan Pusat dan Daerah, Pemerintah Siapkan Sistem Perizinan Terintegrasi

September tahun lalu, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 36 berdasarkan laporan World Economic Forum. Dalam laporan yang bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 tersebut, daya saing Indonesia melejit 5 peringkat dari posisi ke-41.

Hal tersebut tentu saja disambut positif berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Namun, dirinya mencermati faktor utama pendongkrak peringkat Indonesia dalam laporan tersebut.

“Kalau kita bedah lebih dalam, satu faktor yang mendongkrak peringkat kita adalah ukuran pasar kita yang besar. Kalau kita keluarkan faktor ukuran pasar dari indeks daya saing, peringkat kita langsung kelihatan masuk ke kisaran 50-an,” ungkap Presiden kepada para gubernur dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

Presiden mengakui bahwa pasar Indonesia yang sangat besar menjadi penentu dalam kenaikan peringkat itu. Hal itu berarti bahwa baik pusat maupun daerah harus menjaga agar pasar Indonesia tetap besar dalam satu kesatuan dan tidak terfragmentasi ke dalam pasar-pasar yang lebih kecil.

“Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan, standar, dan prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang terjadi adalah fragmentasi,” ucapnya mengingatkan.

Kesatuan tunggal dari pasar Indonesia ini erat kaitannya dengan regulasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah maupun daerah satu dengan yang lainnya. Maka itu, ia mengingatkan agar regulasi yang ada di daerah selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat.

“Begitu mereka mengurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah lain. Kenapa tidak bisa segaris? Mestinya kan sama, kita kan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok mendadak kayak masuk negara lain? Ini yang berbahaya kalau persepsi itu muncul,” ujarnya.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah beberapa waktu belakangan sedang menyiapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Tujuan dari adanya sistem tersebut ialah untuk menyederhanakan proses perizinan mulai dari pusat hingga ke daerah dan membuatnya lebih akuntabel.

“Sebentar lagi kita ingin membangun sebuah single submission dengan didahului membentuk satuan tugas, terutama nanti di pusat, biar tersambung dengan daerah sehingga kita semua bisa satu bahasa dalam menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi ini, Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi dalam menentukan kebijakan dan peraturan baik di pusat maupun daerah.

“Solusinya dengan single submission. Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan investasi nasional dengan aturan main, perizinan, undang-undang, dan perda yang inline satu garis,” ucapnya.