Tepat 17 tahun setelah reformasi, Presiden Jokowi membuat sejarah baru: Mengumumkan nama-nama Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang kesemuanya perempuan! Dalam pengumuman yang dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma pada 21 Mei itu, Presiden Jokowi menyebut sejumlah alasan di balik pemilihan Pansel KPK.

“Panitia harus kompeten dan berintegritas. Keahliannya harus lengkap. Ada ahli hukum, baik hukum pidana, ahli hukum tata negara dan hukum bisnis. Ada ahli ekonomi, manajemen organisasi, psikolog, sosiolog dan ahli tata kelola pemerintahan,” ungkap Presiden.

Mereka yang terpilih dikenal sebagai sosok intelektual, profesional dengan rekam jejak yang sangat baik, yaitu: Destry Damayanti (Ketua Pansel, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (Wakil Ketua, pakar hukum tata negara), Harkristuti Harkrisnowo (Anggota, pakar hukum pidana dan HAM), Betti S. Alisjahbana (Anggota, ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (Anggota, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang), Supra Wimbarti (Anggota, ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (Anggota, ahli tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Anggota, ahli hukum di Bappenas) dan Meuthia Ganie-Rochman (Anggota, ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut menyertai Presiden Jokowi dalam pengumuman Pansel KPK meminta publik untuk tidak lagi mempermasalahkan mengapa semua anggota Pansel KPK berjenis kelamin perempuan. Menurutnya isu utama dalam konteks ini bukanlah jenis kelamin, tetapi integritas, kompetensi dan keragaman keahlian. Bahkan jika semua anggota Pansel KPK adalah laki-laki pun, isu utamanya masih tetap ketiga hal tersebut.

Pengumuman Pansel KPK ini dilakukan pada saat yang tepat untuk menghapus keraguan berbagai pihak. Beberapa waktu lalu, publik sempat mengkuatirkan perkembangan yang terjadi di KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama setelah peristiwa pemeriksaan sejumlah komisioner KPK oleh pihak kepolisian dan kontroversi yang muncul setelahnya.

Pengumuman ini diharapkan dapat menimbulkan harapan baru dan menghentikan berbagai spekulasi. Yaitu, bahwa Komisioner KPK yang baru akan bertugas pada tahun 2016 mendatang akan diisi oleh pihak-pihak yang kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Komposisi Pansel KPK yang baru ditunjuk ini, meskipun tidak otomatis akan melahirkan Komisioner KPK yang terbaik, setidaknya dapat mengirimkan sinyal positif tentang komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Dalam konteks yang lebih besar, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan kehadiran negara dalam bidang politik, hukum dan hak asasi manusia. Tentu saja hal ini memerlukan waktu dan dukungan semua elemen masyarakat. Bagaimanapun, perubahan di bidang politik, hukum dan hak asasi manusia adalah komitmen yang sejak awal telah dicanangkan pemerintah melalui visi Nawacita.