Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis data, sebanyak 105 bayi di daerah itu terinfeksi virus HIV dan AIDS. Temuan itu didapat dari hasil VCT yakni Voluntary Counselling and Testing yang merupakan proses konseling sebelum dan setelah tes dalam tes HIV sukarela. Tes ini bersifat rahasia dan sejak dini membantu orang mengetahui status HIV.

Jumlah bayi terinfeksi HIV dan AIDS ini, diperkirakan akan meningkat pada 2015. Yang bisa didata angkanya selalu lebih kecil karena masih banyak kabupaten yang belum menerapkan VCT. Jumlah pengidap HIV dan AIDS di NTT hingga akhir 2014 mencapai 3.041 orang, sejak ditemukan pertama kali di Flores Timur pada 2007 silam. Padahal banyak yang belum terdata. Untuk menekan jumlah pengidap HIV dan AIDS, kata dia, KPAP NTT telah membentuk kader peduli HIV dan AIDS hingga pedesaan. Sebab, sebagian besar pengidap penyakit mematikan ini berasal dari desa-desa (Tempo, 15/1/2015).

Di Demak, akibat paceklik, nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terpaksa harus makan nasi aking. Sulitnya mencari ikan di laut di musim yang kurang bersahabat karena ombak besar, membuat para nelayan cukup tinggal dan berdiam di rumah. Ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa dibilang ‘senin-kamis’ alias ‘kempis-kempis. Merekapun mulai mengonsumsi ‘nasi angking’ untuk mengganjal perut sebagai makanan pokok. Moch Saleh (52) sesepuh nelayan Morodemak berharap ada perhatian dari Pemkab Demak, terkait dengan kondisi paceklik yang melanda masyarakat nelayan di wilayah potensial ikan itu (KRJogja, 01/01/2013).

Sementara itu, di Cibubur, Pondok Gede, Bekasi, lima anak ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya ternyata terbukti menghisap narkotika jenis sabu yang kerap dilakukan di depan anaknya. Petugas kepolisian melaporkan penelantaran ini setelah ada laporan dari warga sekitar. Kondisi rumah yang mereka tinggali kotor tak terawat, mirip kandang ayam. Padahal orang tua anak berprofesi sebagai dosen (Tribunnews.com, 15/5/2015).

Kemiskinan, kaum marjinal terutama yang korbannya anak-anak, kerap mewarnai negeri ini. Meski sudah ada lembaga yang menangani ini, di antaranya Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak institusi lainnya, tetap saja pekerjaan rumah yang diemban pemerintah masih berat.

Mereka kelompok lemah yang terpinggirkan seperti pengidap HIV miskin informasi untuk memperoleh pengobatan yang memadai. Sementara, petani-petani yang miskin menghadapi pancaroba kurang siap menghadapi bencana.

Pemerintah Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan, kaum marjinal ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah telah menggariskan kebijakan perempuan dan kaum marjinal. Arah kebijakan dan strategi itu tertuang sebagai berikut:

(1) Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Dari sisi pelayanan dasar, pemerintah telah memulai dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, yang intinya adalah pemenuhan dua hak terpenting dari kaum marjinal, yaitu kesehatan dan pendidikan. Ke depannya, kualitas penyelenggaraan pemenuhan hak-hak dasar ini akan selalu dievaluasi untuk ditingkatkan luas jangkauan dan kualitas pelayanannya.