Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN  mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada 2023 mendatang.

Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.

“Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan,” ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

“Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

“Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, ‘Pak sertifikat saya hilang’ sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit,” ucap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

“Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank,” ujar Presiden.