Program sinergi adalah cara tepat menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik seperti diamanahkan Nawacita ke tujuh. Satu langkah memajukan desa untuk kesejahteraan bangsa.

Proses perencanaan pembangunan di desa dimulai sejak masa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) hingga era Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta proses partisipatif yang dibawa oleh elemen masyarakat lain ke tengah-tengah masyarakat desa. Dalam pengalaman masa lalu, masyarakat desa merasakan langsung perencanaan yang mereka buat sering sulit terwujud karena berbagai kendala.

Terutama karena pada masa lalu praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sangat kental mewarnai program pembangunan yang dibuat untuk membangun desa. Lebih dari itu, di masa lalu, program pembangunan yang seharusnya berdasar kebutuhan masyarakat sesuai kondisi nyata juga tidak terwujud. Pembangunan desa lebih merupakan projek berbagai kepentingan lain. Pelaksanaan pembangunan desa akhirnya menjadi tidak tepat sasaran. Kenyataan ini kerapkali menghambat inisiatif masyarakat dalam pembangunan.

Kondisi masa lalu itulah yang hendak diubah oleh Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sebagaimana terumuskan dalam Nawacita. Dalam kunjungan kerja ke Brebes, 11 April 2016, Presiden meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan. Program ini merupakan solusi untuk berbagai persoalan dalam proses pembangunan ekonomi di desa yang diakibatkan oleh ketidaktepatan model pendekatan dan kebijakan di masa lalu. Program ini juga merupakan pewujudan Nawacita ketiga dan ketujuh, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa.

Program sinergi adalah cara tepat menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik seperti diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan yang bersifat Indonesia Sentris. Melalui berbagai kebijakan yang mengena, strategi pembangunan tepat sasaran dan koordinasi pemerintahan daerah dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, niscaya semua kedaulatan itu akan bisa terwujud lebih cepat.

Di sisi lain, berbagai inisiatif eleman masyarakat, baik personal maupun lembaga, untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dari desa dan daerah pinggiran juga akan lebih cepat mendapatkan dukungan melalui aksi sinergi ini. Inisiatif kreatif seperti yang dilakukan Singgih Susilo dari Desa Kandangan, Temanggung dengan membuat radio kayu merk “Magno” dan sepeda bambu merk “Spedagi” yang berhasil menembus pasar internasional akan lebih tumbuh-subur melalui program aksi sinergi.

Lebih jauh, melalui aksi sinergi ini, membangun perekonomian dari desa akan menjadi lebih terfokus pada berbagai keunikan potensi yang dimiliki puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Dengan menggali keunikan-keunikan potensi masing-masing, setiap desa akan bisa mewujudkan fokus industrinya pada satu produk yang paling unggul dan bisa menjadi ciri sekaligus andalan. Ini sesuai konsep One Village One Product atau satu desa satu produk yang sukses diterapkan di jepang dan beberapa Negara lain.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa inti dari aksi sinergi adalah kerja gotong royong. Harus ada kerja gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Antara BUMN, swasta dan masyarakat, baik itu petani, nelayan, pelaku UKM dan lainnya. Apalagi saat ini sudah ada Undang-undang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi dengan memberikan berbagai dukungan termasuk pemberian dana desa. Semua sarana dan prasarana termasuk regulasi telah disediakan dan ditata ulang oleh Presiden Jokowi untuk melancarkan aksi sinergi untuk memperlancar dan mempercepat kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

Ini merupakan sebuah langkah maju yang nyata. Telah dimulai dari langkah mempermudah semua urusan perijinan dan rencana mengurangi ribuan peraturan pemerintah dari 40.000an peraturan yang tidak efisien sebagaimana pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam acara dialog publik pada 22 Maret 2016. Dimulai dari deregulasi menuju pemerintahan yang bersih, efektif dan bermartabat.