Presiden Jokowi melantik Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar, memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masing-masing sebagai Menteri dan Wakil Menteri. Ada alasan khusus mengapa keduanya kembali masuk ke jajaran Kabinet Kerja.

“Saya yakin keduanya adalah figur profesional yang tepat, berani, dan punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Ini isu manajemen, jangan ditarik ke personal dan politik,” ujar Presiden.

Pelantikan tersebut digelar pada Jumat, 14 Oktober 2016, di Istana Negara, Jakarta. Dengan pelantikan ini, penantian publik mengenai siapa yang akhirnya mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terjawab sudah.

Ignasius Jonan kembali menjadi anggota Kabinet Kerja sebagai Menteri ESDM dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019.

Seperti diketahui, sebelumnya Ignasius Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan di awal Kabinet Kerja. Tugasnya kemudian digantikan oleh Budi Karya Sumadi sejak 27 Juli 2016 lalu.

Keduanya dipilih justru karena keras kepala. Dalam kacamata positif, keras kepala ini dapat dimaknai sebagai kegigihan dan kekokohan sikap dalam memegang prinsip atau nilai. Dan Presiden memandang keduanya memiliki kemampuan dan kemauan untuk terjun ke lapangan.

 

Piawai di Bidang Manajemen

Nama Ignasius Jonan tentulah tak asing lagi bagi sejumlah kalangan. Ia telah malang melintang di sejumlah industri di Tanah Air, utamanya industri keuangan. Lama merintis karier di keuangan, atas permintaan pemerintah saat itu, Jonan kemudian berlabuh di PT Kereta Api Indonesia pada 2009 silam sebagai Direktur Utama. Dirinya yang kala itu sempat ragu mengemban amanah tersebut karena bukan bidang keahliannya justru banyak menuai sukses karena kepiawaian manajemennya.

Perbaikan dan pembenahan yang ia lakukan di PT Kereta Api Indonesia membuat Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Perhubungan di awal masa pemerintahan. Maka itu, sepak terjang Jonan untuk mengelola sektor energi Indonesia kali ini pun layak untuk dinantikan.

Adapun nama Arcandra, yang sehari sebelumnya diakui oleh Presiden Joko Widodo termasuk dalam pertimbangan, turut dilantik sebagai Wakil Menteri ESDM dalam kesempatan yang sama. Pengangkatan Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor Nomor 115/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Arcandra dipastikan akan bahu membahu bersama Jonan dalam membenahi sektor energi Indonesia.

 

Revitalisasi Sektor Energi

Presiden Joko Widodo yakin bahwa keduanya dapat mengemban tugas berat untuk mereformasi Kementerian ESDM dan juga merevitalisasi sektor energi nasional. Presiden juga percaya bahwa keduanya akan menjadi tim kerja yang sangat baik.

Di hadapan para jurnalis, Arcandra Tahar memastikan bahwa dirinya mendukung penuh penunjukan Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru. Dirinya juga berjanji untuk bekerja sama satu sama lainnya dalam upaya merevitalisasi sektor energi nasional.

“Tentunya kita akan bekerja sama dalam hal-hal merevitalisasi sektor energi di Indonesia. Dalam hal ini kita butuh figur Pak Jonan dan saya sepenuhnya akan mendukung Pak Jonan dalam menjalankan tugas di Kementerian ESDM,” terang Arcandra.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengaku siap untuk ditempatkan dan mengabdi di manapun negara membutuhkan. Terhadap pengangkatan dirinya sebagai Wakil Menteri ESDM, Arcandra juga menyebut bahwa hal tersebut merupakan keputusan terbaik sekaligus sebagai momentum bagi dirinya untuk meluruskan niat dalam bekerja.

“Semoga niat saya pulang diluruskan. Dan inilah konsekuensi saya sebagai warga negara Indonesia yang bersedia untuk pulang dan mengabdi untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, keduanya sempat dipertanyakan mengenai penilaian sebagian kalangan terkait dengan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin dilakukan saat masing-masing mereka memimpin Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian ESDM. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu dan mengusik publik terkait kepemimpinan keduanya di Kementerian ESDM nanti. Jonan pun tidak merisaukan hal tersebut dan bertekad untuk memberikan yang terbaik di masa yang akan datang.

“Kalau kita bekerja itu lihatnya ke depan,” jawab Jonan yang sekaligus diamini oleh Arcandra Tahar.

Pelantikan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri sendiri juga sudah memenuhi peraturan yang berlaku, sekalipun Arcandra bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, dalam bagian Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara dinyatakan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier. Akan tetapi ketika dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, kententuan dalam penjelasan Pasal 10 UU ini dinyatakan inkonstitusional, karena dianggap membatasi hak prerogratif Presiden.

Dengan demikian, landasan hukum tentang wakil menteri ini sangat jelas. Dalam uji material di hadapan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri adalah bagian dari kewenangan presiden.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi menghapuskan penjelasan Pasal 10 UU No. 39/2008 yang menyebutkan bahwa jabatan wamen adalah jabatan karier, dan wamen bukan merupakan anggota kabinet karena dianggap mengurangi hak eksklusif atau hak prerogratif presiden dalam mengangkat wakil menteri.

Sebagai konsekuensi dari dikabulkannya uji materi tersebut, Presiden tetap dapat memilih Wamen dari pejabat karier (ASN) maupun non karier. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 6 dari Perpres 60/2012 tentang Wamen.

Acara pelantikan keduanya sendiri diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin.