Banjir di Kabupaten Garut yang meluas hingga Kabupaten Sumedang, terjadi karena pengrusakan hutan di daerah hulu selama ini tidak ditindak tegas dan cenderung dibiarkan. Oleh karena itu Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri untuk mengambil langkah hukum.

Dalam kunjungan ke daerah banjir sekaligus mengoordinasikan para pihak yang bertanggung jawab terhadap rehabilitasi bencana banjir di Garut, 29 September 2016, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penegakan hukum adalah hal yang paling penting. “Tanpa itu, hutan, vegetasi, dan pohon ini akan terus digunduli,” ujar Presiden.

Dalam keterangan singkat yang dilakukan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jokowi juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diberlakukan untuk kasus banjir Garut-Sumedang saja, tetapi juga di seluruh tanah air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya sudah memberikan analisis bahwa banjir di Garut dan Sumedang tahun ini disebabkan oleh kerusakan daerah aliran sungai di hulu Sungai Cimanuk. Kerusakan di daerah hulu tersebut antara lain terjadi karena penggunaan lahan, penambangan galian seperti pasir dan tanah liat, pengalihan fungsi hutan, dan lain-lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah melakukan analisis lapangan, dan telah mempersiapkan proses dalam rangka konservasi lahan di daerah hulu sungai tersebut. “Juga dilakukan penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan menjadi gundul,” imbuh Presiden.