Paket kebijakan ekonomi dan deregulasi perizinan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat 10 sentra industri manufaktur dunia. Ini  merupakan capaian pertama kalinya industri manufaktur Indonesia.

Arah kebijakan perekonomian pemerintah Presiden Joko Widodo mulai terasa.  Kebijakan deregulasi perizinan yang terus disederhanakan guna mendorong daya saing industri nasional, menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terus digenjot, turut memperkuat arah kebijakan Presiden dalam membangun pondasi perekonomian nasional.

Data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – badan PBB untuk pembangunan industri,  – menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-10 negara dengan nilai tambah (value added) industri manufaktur terbesar.

Nilai tambah industri manufaktur Indonesia mencapai 229,66 miliar dollar AS pada 2015, menyumbangkan 1,93% nilai tambah untuk industri manufaktur dunia. Prestasi tersebut, menjadikan industri manufaktur Indonesia masuk 10 besar dunia untuk pertama kalinya.

Industri manufaktur Indonesia, naik dua peringkat dan menggeser Rusia serta Meksiko di tempat ke-10 dan 11 tahun sebelumnya. Tiongkok masih menempati peringkat pertama, kemudian disusul Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Italia, Prancis, Brasil, Indonesia, United Kingdom, Rusia, Meksiko, Kanada, dan Spanyol.

Masuknya Indonesia dalam 10 besar negara industri manufaktur dunia, terlihat dalam realisasi investasi yang terus menanjak. Pada Triwulan I 2016 mencapai Rp146,5 triliun, meningkat 17,6% dari Triwulan I 2015 (Rp124,6 triliun). Hasil tersebut, memberi optimisme dalam menggapai target realisasi investasi tahun 2016, sebesar Rp595 triliun.

Kebijakan pembangunan infrastruktur ‘Indonesia Sentris’ Presiden Jokowi, memberikan dampak cukup signifikan terhadap sebaran arus investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan ada peningkatan investasi sepanjang Triwulan I tahun 2016 di luar Jawa.

Investasi di luar Jawa mencapai Rp65,8 triliun setara dengan 44,9% total realisasi investasi. Jumlah tersebut naik satu persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015, sebesar Rp54,7 triliun (43,9%). Sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 80,7 triliun (55,1%). “Capaian realisasi investasi ini positif bagi upaya pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Franky di Jakarta, Senin (25/4/2015).

Realisasi  penyerapan  tenaga  kerja  Indonesia  pada  Triwulan  I  2016  ada pada angka  327.170 orang, meningkat sebesar 3,08% dari tahun 2015 pada periode yang sama (315.229 orang). Penyerapan tenaga kerja di luar Jawa juga melesat. Tercatat 146.320 orang, atau naik 17,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 (124.931 orang). “Pergeseran penyerapan tenaga kerja dari pulau Jawa ke luar Jawa juga paralel dengan sebaran investasi di luar jawa yang meningkat,” ujar Franky menambahkan.

Terus meningkatnya arus investasi ke Indonesia, sejalan dengan tujuan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dan deregulasi perizinan, yakni untuk menghilangkan hambatan investasi.

Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan, semua paket kebijakan ekonomi dimaksudkan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Salah satunya adalah sektor manufaktur yang berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan usaha kecil-menengah,” kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Penguatan industri manufaktur, sejalan dengan visi-misi Nawacita, terutama dalam poin 6 dan 7, yaitu “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

Kebijakan tersebut, akan menggeser struktur perekonomian nasional yang saat ini bertumpu pada komoditas mentah seperti CPO, karet, batubara dan mineral, ke industri manufaktur padat karya. “Industri padat karya, tidak ada yang lain, baik yang berkaitan dengan tekstil, dengan garmen, dengan alas kaki, dan sebagainya,” kata Presiden Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).