JAKARTA – Penurunan angka kemiskinan di Indonesia kini mencapai satu digit. Keberhasilan fenomenal pemerintahan Presiden Jokowi ini dibedah secara khusus dalam diskusi ‘Forum Merdeka Barat 9’ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 30 Juli 2018.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti menegaskan, penurunan angka kemiskinan dinilai sebgaai salah satu hasil dari kinerja pemerintah dalam mewujudkan cita-cita kemerrdekaan bangsa Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan angka kemiskinan begitu anjlok.

“Setelah 20 tahun reformasi 1998, pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, tepat di angka 9,85 persen,” ungkapnya.

Bambang memaparkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan Indonesia dapat mencapai angka kemiskinan hanya satu digit. Tiga faktor besar itu diawali dengan terjaganya inflasi stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen, dilihat ketika pemerintah dapat menjaga kestabilan harga ketika hari raya lebaran terutama bahan makanan.

Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan.

“Salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup,” paparnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menegaskan bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensional. Menggunakan metode basic need approved, BPS melakukan perhitungan angka mengacu pada guidance internasional. “Perkembangan kemiskinan tahun 1999 sampai maret 2018 memang untuk pertama kalinya memasuk 1 digit yakni 9,3% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 31 juta,” urainya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyatakan, pemerintah menargetkan pada Maret 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 9,3%.

“Demi menciptakan efektivitas dalam program pengentasan kemiskinan, Kemensos menggelar sejumlah upaya, termasuk, kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit seminggu sekali secara efektif,” jelas Harry.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengakui adanya tantangan-tantangan dalam menyalurkan dana dari pemerintah ke masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang masih sangatlah susah untuk diakses.

“Infrastruktur sangat berpengaruh sekali terhadap penyaluran dana Bansos ke masyarakat yang membutuhkan. Masih ada 13 ribuan saudara kita di Indonesia bagian Timur yang belum terjangkau akses,” ungkapnya.

Testimoni Penerima PKH

Di sela-sela acara Forum Merdeka Barat 9 yang bertemakan ‘Fakta Penurunan Kemiskinan’ juga berlangsung testimoni dari peserta penerima ‘Program Keluarga Harapan’ (PKH). PKH merupakan program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial, menjadi salah satu cara yang pemerintah buat untuk mengurangi garis kemiskinan. Dari acara hari ini bisa disimpulkan bahwa salah satu peserta PKH berhasil bebas dari Garis Kemiskinan sejak menerima modal dari pemerintah.

Sainah dari Bantul, Yogyakarta menceritakan proses dan pengalaman beliau sejak awal menerima program PKH sampai ahirnya berhasil bebas dari Garis Kemiskinan.

“Tahun 2009 saya menerima uang 1 juta rupiah untuk modal usaha, yang saya gunakan untuk membuat bakso tusuk. Ternyata dari keputusan menjual bakso tusuk ini membuahkan perubahan dan keberhasilan yang signifikan,” papar Sainah yang kini memiliki lima cabang dan 12 karyawan.