JAKARTA –  Keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah semakin terlihat setelah Presiden Joko Widodo resmi menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM menjadi 0,5% dari tarif awal 1%. Untuk melakukan sosialisasi terkait hal tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemeterian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersinergi menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Aula Serba Guna Kemenkominfo, Jalan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat mengundang berbagai rekan media.

Pembahan topik Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penting karena peranannya di perekonomian nasional sangat besar. Jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 97%. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Dirjen IKP Kemenkominfo) R. Niken Widiastuti membuka acara dengan manyampaikan pesan Presiden Jokowi tentang perhatiannya terhadap UMKM. “Tarif yang sudah diresmikan harus segera dioperasionalkan ” tegasnya.

Aturan penurunan tarif PPh final bagi para pelaku UMKM ditetapkan melalui PP Nomor 23 tahun 2018 yang mulai efefktif terhitung 1 Juli 2018. Penurunan tarif merupakan jawaban dari keluhan masyarakat dan sebagai upaya keberpihakan pemerintah agar pelaku usaha kecil dapat melompat menajadi usaha menengah. Begitu pula pelaku usaha menengah yang bisa bergerak menjadi usaha besar. Selain penurunan PPh final, beban KUR juga diturunkan dari 22% menjadi 7%.

Diskusi media bertemakan “Pemotongan pajak UMKM adalah manifestasi keberpihakan pemerintah” selain mengundang media juga mendatangkan pemateri yang kredibel. Hadir dalam acara ini Direktur Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemeko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMK Yuana Setyowati, dan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal.

Direktur Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Dr. Iskandar Simorangkir membandingkan UMKM Indonesia dengan Filiphina, Vietnam, dan Brazil. Ia menceritakan bahwa Indonesia sempat mengalami krisis moneter tahun 1998, namun pada saat itu peran UMKM sangatlah bermain. UMKM Indonesia diharapkan dapat mengikuti kesuksesan UMKM negara tetangga karena jujur saja, sejak saat krismon pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertinggal.  Saat ini, ia mengungkapkan bahwa usaha kecil Indonesia mencapai 93,4%, usaha menengah 5,1%, dan usaha besar sebanyak 1%. Artinya, UMKM memiliki peran yang dominan dan sangat berpengaruh  serta potensial dalam perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, Iskandar memaparkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki berbagai kebijakan pendukung UMKM yakni paket kebijakan XII, Program KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Program KURBe (Kredit Usaha Rakyat Beorientasi Ekspor), dan Program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Berdasarkan riset Bank Indonesia, Direktur Kemenko Iskandar Simorangkir menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dikatakan menyebabkan UMKM sulit berkembang, diantaranya tidak adanya akses pembiayaan, tidak ada akses pasar dan peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM rendah, dan regulasi birokrasi yang tidak kondusif.

Untuk mengatasi hal itu, Ia memaparkan strategi yang dapat digunakan Indonesia untuk peningkatan UMKM. Pertama, melirik pentingnya kualitas SDM. Salah satu caranya ialah tak Lelah mengadakan pelatihan dan bimbingan bagi pelaku UMKM. Kedua, peningkatan pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. Pemerintah dalam langkah ini diharapkan turut mengajarkan pembuatan laporan keuangan sehingga dapat terukur. Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. Pada poin ini, pelaku UMKM diharapkan memahami nilai penjualan seperti peningkatan kemasan produk. Keempat, penguatan kelembagaan usaha yang dapat dilakukan dengan cara pembuatan NPWP agar masyarakat bergeser dari pelaku usaha nonformal menjadi pelaku usaha formal.

Pemateri kedua yakni Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM Yuana Setyowati menceritakan “Krisis ekonomi tahun 98 sudah memberikan pembelajaran, saat itu UMKM yang bangkit pelan-pelan, meskipun masih mengalami keterlambatan disbanding negara tetangga seperti Philiphina dan Brazil” ucap Yuana.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Koperasi menyediakan berbagai pelatihan untuk menyukseskan UMKM. Program pelatihan pajak menjadi salah satu program yang seluruhnya dibiayai APBN. Salah satu inovasi yang diberikan Kemenkop yakni aplikasi Lamikro. Lam ialah singkatan dari laporan usaha mikro, suatu aplikasi yang bisa di download oleh masyarakat. Saat ini aplikasi lamikro sudah didownload hingga 15ribu. Harapannya, setelah ini masyarakat bisa lebih mandiri membuat laporan usaha secara online.

Aplikasi Lamikro diharapkan memudahkan masyarakat untuk membuat pembukuan usaha dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Yuana mengharapkan kemasan dan industry kreatif dapat semakin berkembang dan bersinergi dengna media. “Media sangat bermanfaat bagi implementasi program pemerintah” ujarnya diikuti tepuk tangan dari awak media.

Selain lamikro, peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan salah satu program Kemenkop. Tujuannya untuk memberikan solusi bagi pengembangan produk, desain, dan kepuasan pelanggan di bidang pasar. “Kami di kementerian koperasi bekerja sama dengan dinas memiliki layanan pendampingan pasar MEA, penguatan pasar, dan BLU. Disitu syarat keberpihakan bagi pemerintah untuk menghabiskan APBN” ungkapnya.

Pemateri ketiga Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyampaikan cara umum menghitung Pph bagi pribadi sebelumnya ialah menggunakan penghasilan bruto, atau mengalikan norma penghitungan penghasilan neto, lalu dikurangi PTKP dan dikali tarif progresif mencapai 30%.  Setelah PP 46 tahun 2013, WP orang pribadi dan WP Badan sudah menggunakan pengalian yang bersifat final. Ia menjelaskan, “Sesuai PP tahun 23 tahun 2018, masyarakat perlu diajak masuk ke sektor formal. Tujuannya ialah dapat bersaing dengan negara tetangga. Padahal, kalau usaha formal bisa memiliki rekanan yang lebih banyak” ucap Yon Arsal.

Masyarakat saat ini diharapkan tidak takut lagi dan segera membuat NPWP. “Untuk memanfaatkan fasilitas 0,5% harus punya NPWP dulu. NPWP bisa sehari jadi, kalau malas bisa daftar onlne, kalau bayar tinggal ke ATM, tinggal ketik, its very easy.”  Tegas Yon Arsal.

Masyarakat belum banyak tau bahwa kebijakan memformalkan usaha ini dapat bermanfaat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam ekonomi formal, memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, dan memiliki pengetahuan tentangn manfaat pajak bagi masyarakat yang meningkat.

Setelah pemaparan dari ketiga pemateri, moderator memberikan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Acara ini merupakan bukti kuat keberpihakan pemerintah dalam menaikkan kelas UMKM menjadi sebuah bisnis formal dengan pajak minimum. Harapannya, acara ini menjadi ajang sosialisasi agar masyarakat UMKM dapat bergerak ke ranah formal dan pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian negara.

Farikha Rachmawati