JAKARTA – Antusiasme masyarakat mengikuti kebijakan dan program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam melakukan registrasi ulang kartu prabayar sangat antusias. Terbukti, meskipun banyak isu tidak benar yang beredar, antusiasme masyarakat tidak berhenti.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkominfo R. Niken Widiastuti saat membuka acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB 9) bertajuk “Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin”.

Acara yang rutin digelar oleh Direktorat Jenderal IKP Kemkominfo itu dihelat di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Karena itu, Dirjen IKP menjelaskan, Kemkominfo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pastisipasi aktif masyarakat yang telah memenuhi registrasi kartu prabayar.

Dengan registrasi kartu prabayar tersebut, Dirjen IKP menekankan, akan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terus menerus mendapat indormasi menyesatkan di dunia maya, yang saat ini sudah dinilai cukup mengganggu.

“Salah satu tujuan program registrasi kartu prabayar ini adalah agar masyarakat terdata sehingga tidak menjadi anonim. Karena, anonimitas akan berpotensi atas perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab di dunia maya,” ulas Niken.

Untuk itu, Dirjen IKP berharap, ke depannya, Kehidupan di dunia maya bisa lebih sehat dan tertata lebih baik sehingga praktik-praktik negatif yang kerap mengganggu seperti ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax, bisa terminimalisir.

“Kita patut bersyukur, tingkat antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam ikut serta program registrasi ulang kartu prabayar sesuai data kependudukan seperti NIK dan nomor KK. Terhitung sudah Lebih dari 351 juta penduduk yang melakukan registrasi,” pungkas Niken.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 antara lain Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kanit II Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi, dan Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys.

Hati-Hati Menshare Dokumen Kependudukan di Media Sosial

Dengan banyaknya isu tidak benar yang beredar terkait data kependudukan untuk registrasi ulang kartu prabayar, membuat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengambil hikmah positif dari isu tersebut.

Salah satunya, Ditjen Dukcapil Kemendagri jadi lebih terkenal karena kerap diundang oleh sejumlah media massa, salah satunya stasiun televisi, untuk menjelaskan perihal isu kebocoran tersebut.

“Hikmah kedua, membuat kami (Ditjen Dukcapil Kemendagri) jadi lebih hati-hati dan aware. Ketika ada isu, ada kebocoran data, saya langsung intruksikan untuk mengecek traffic dan locknya di data center. Bahkan, saya minta cek sampai ke daerah-daerah,” jelas Zudan.

Selanjutnya, Dirjen Dukcapil menjelaskan, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah provider. “Isu ini juga langsung kita sikapi dengan melakukan tracking bersama provider. Cek traffic dan check lock, sampai kita dapatkan hasilnya, data dukcapil aman,” ungkap Zudan.

Menurut Dirjen Dukcapil, sistem keamanan yang diterapkan cukup berlapis. Yakni, melalui pindai sidik jari sebayak tiga kali. Protap secara fisik sudah pasti dilihat, siapa yang bisa masuk ke data center tidak bisa sembarangan.

Sementara, terkait isu yang beredar bahwa negara menjual data kependudukan NIK dan nomor KK, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan data sebagai verifikator hanya NIK dan nomor KK, menjadi pintu masuk untuk provider sebagai pintu masuk. Jika sesuai, terjawab dan teregistrasi.

“Tidak ada penggunaan data dan dokumen lain yang bisa digunakan untuk memverifikasi data,” ujar Zudan.

Namun, Dirjen Dukcapil menekankan, sebelum proses program registrasi ulang prabayar ini dilakukan, nomor telepon para pengguna sudah beredar ke mana-mana. Bisa saat mendaftar kartu kredit, membuat rekening tabungan, saat sewa kamar hotel, dan lainnya.

“Untuk itu, hati-hati menshare dokumen kependudukan di media sosial (medsos). Dukcapil hanya memberikan NIK dan nomor KK ke provider. Datanya aman, tidak ada kebocoran data karena kita menerapkan sistem keamanan berlapis,” ujar Zudan.

Semoga dengan cara ini, lanjut Dirjen Dukcapil, juga menjadikan penduduk Indonesia semakin aware terhadap dokumen-dokumen kependudukan. Sehingga ke depan, ketertiban dokumen ini bisa bermanfaat terkait ketertiban administrasi.

“Dari sistem yang kami terapkan, kami juga mendeteksi banyak masyarakat yang mencoba-coba dengan mengetik sejumlah angka yang asal-asalan tidak sesuai nomor yang berlaku. Secara sistem security, perilaku seperti ini secara otomatis langsung terblock,” pungkas Zudan.

Nasib Kartu yang Terlambat Registrasi Sangat Tergantung Provider

Masyarakat diimbau untuk tidak menunggu batas akhir aktivasi kartu prabayar, pada Mei 2018.

Imbauan itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin”, yang digelar di ruang serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementeriaan Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Jika hingga batas waktu kartu tidak kunjung diregistrasi, dan akhirya tidak bisa digunakan, Ramli mengatakan, maka bisa tidaknya nomor kartu itu kembali digunakan akan sangat tergantung pada operator masing-masing.

“Bisa tidaknya kartu itu kembali digunakan sangat tergantung operator masing-masing. Karena ada operator yang setelah dinonaktifkan, baru 3 bulan kemudian kartu dimatikan,” katanya.

Tapi, Ramli menegaskan, masyarakat jangan menunggu sampai kartu itu mati. “Kalau memang nomor diperlukan, sebaiknya segera saja diregistrasi. Karena itu artinya tidak ada jaminan nomornya itu kemudian tetap bisa digunakan,” tegasnya.

Terkait itu, itu, Ketua ATSI Merza Fachys menegaskan, sepanjang belum dihanguskan dari sistem provider, nomor masih bisa diaktifkan. “Sebelum dihanguskan untuk di-recycle, nomor masih bisa diaktifkan,” tuturnya.