Kementerian Sosial menambah satu direktorat jenderal (Ditjen) yang khusus menangani fakir miskin. Presiden Jokowi telah menandatangai Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam aturan itu disebutkan, jumlah posisi direktur jenderal (dirjen) di Kemensos bertambah menjadi empat. Sebelumnya, di Kemensos hanya ada tiga Dirjen, yakni Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Urusan mengenai fakir miskin sebelumnya berada di bawah Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Penambahan direktorat ini mengindikasikan pemerintah Jokowi benar-benar memberikan perhatian khusus pada fakir miskin yang jumlahnya belum beranjak dari angka 30-an juta. Apalagi penanganan fakir miskin sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Reformasi birokrasi memungkinkan adanya perombakan di instansi-instansi pemerintah berdasarkan kebutuhan prioritasnya. Ada instansi yang dikurangi karena dinilai tidak efisien, ada pula yang perlu ditambah karena memerlukan penanganan yang lebih focus.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru jumlah penduduk miskin di Indonesia. Per September 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 27,73 juta orang atau mencapai 10,96 persen dari keseluruhan penduduk. Kepala BPS, Suryamin, mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dibandingkan Maret 2014 yang mencapai 28 juta jiwa atau 11,25 persen dari jumlah penduduk.

Jika melihat data yang dilansir BPS sebelumnya, kecenderungan jumlah penduduk miskin Indonesia memang kian berkurang. Atas penurunan ini, kita harus memberikan apresiasi terhadap pemerintahan sebelumnya. Data penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011, misalnya, tercatat berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.

Dilihat dari persebarannya, orang miskin di perkotaan mencapai 10,36 juta jiwa atau 8,16 persen. Sedangkan orang miskin di pedesaan mencapai 17,37 juta jiwa atau sebesar 13,76 persen. Namun, jumlah penduduk miskin menurut versi BPS berbeda dengan data Bank Dunia. Bank Dunia menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa, jauh lebih besar dari yang disebutkan BPS.

Jika melihat kecenderungannya yang kian turun, maka diharapkan penambahan jumlah direktorat yang menangani fakir miskin akan mengurangi penduduk miskin di Indonesia. Apalagi, pemerintah Jokowi-JK telah menggarisakan kebijakan dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah telah menggariskan kebijakan tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun mencapai sekitar 5,0-6,0 persen pada akhir tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret, di antaranya: (1) Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam kedaulatan pangan bagi jutaan orang, serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup, dan; (2) Meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif.

Dengan menurunnya angka kemiskinan, maka praktis  konsep Trisakti yang berbunyi berdikari secara ekonomi bisa diwujudkan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Reformasi birokrasi  menjadi pendulum dalam kunci suksesnya kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.