JAKARTA – Sejak awal pemerintahan Jokowi JK, pemerintah terus berupaya mengambil alih Freeport dalam bentuk devestasi saham 51% seharga 3,85 miliar USD atau Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14.000). Masih ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai proses finalisasi joint venture agreement. Mendindaklanjuti hal itu, pemerintah angkat bicara dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada 23 Juli 2018 di Ruang Serbaguna, Kemenkominfo, Jakarta.

Pemerintahan Jokowi-JK berupaya mengembalikan kedaulatan negara di pertambangan dengan mengupayakan divestasi saham sebanyak 51 % PT Freeport Indonesia (PTFI).

Setelah melewati proses negosiasi panjang, PTFI telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, BUMN PT Inalum (Persero) nantinya akan menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI.

Pihak-pihak terkait seperti Inalum, Freeport McMoRan, dan Rio Tinto sudah menandatangani Heads of Agreement (HoA) pada 12 Juli 2018 lalu. Namun upaya pengambilalihan saham PTFI belum selesai sampai di situ. Masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum bisa benar-benar memiliki 51% saham PTFI.

Ada tiga kesepakatan dari HoA tersebut, pertama adalah perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), selanjutnya adalah shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru.

Lalu yang ketiga adalah exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang sahan baru dan pemegang saham lama. Salah satu isi kesepakatan adalah Inalum akan membeli saham Freeport senilai 3,85 miliar dolar AS dengan pembagian  3,5 miliar dolar AS  untuk membeli saham Rio Tinto di Freeport, kemudian sisanya 350 juta dolar AS untuk membeli saham Indocooper di Freeport.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Rosarita Niken mengingatkan bahwa penting bagi negara untuk menjaga seluruh kekayaan alam tetap dikuasai. Tujuannya, tak lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Mengangkat tema Divestasi Freeport Kedaulatan Tambang Indonesia, hadir tiga pemateri yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba ESDM) Ir. Bambang Gatot Ariyono, Head of Corporate Communication PT.Inalum Rendy Ahmad Witular, dan Ahli Ekonomi Dr.Fahmy Radhy. Turut hadir Analis Bisnis Christianto Wibisono dan Ditjen Informasi Internasional Kominfo Selamatta Sembiring.

Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono memaparkan dengan detail perjuangan Freeport melalui jalur kebijakan. “Sebetulnya divestasi perubahan kegiatan penambangan Papua oleh Freeport, termasuk pembangunan smelter, termasuk dalam perubahan KK mejadi IUPK. Kita lihat ke divestasi sudah diatur dalam KK, pasal 24 ayat 2A-2B mengatur bahwa kewajiban mereka memdivestasi melalui pasar modal. Atau langsung diatur di tahun pertama sebanyak 10%, hingga tahun ke 10 mencapai 20%,” papar Bambang lagi.

Secara sederhana, dinamika kebijakan PP untuk memperjuangkan Freeport sebagai berikut:

PP 23 tahun 2010 kewajiban divestasi 20%

PP 24 tahun 2012, kewajiban divestasi 25%

PP 77 tahun 2014 kewajiban divestasi 30%

PP 1 tahun 2017 kewajiban divestasi 51%

Jelas, perubahan PP tersebut merupakan langkah konkret Pemerintah selama 50 tahun dalam memperjuangkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Menurut Bambang, setelah itu ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam IUPK, yaitu mendivestasikan 51% saham, membangun smelter, dan ketentuan ada stabilitasi investasi. “Kita tidak bisa menunggu sampai tahun 2021, kita tidak bisa menolak perpanjangan kontrak tanpa alasan yang wajar, Freeport tahunya sampai 2041, tapi kita tahunya sampai 2021,” tukas Bambang.

Pemerintah dalam hal ini berhak melakukan divestasi dan penundaan dengan diikuti alasan yang wajar. Sementara proses negosiasi dan tahapan berjalan, kerja operasional harus tetap berjalan. “Tambang ini gaboleh berhenti, karena terowongannya sudah ratusan kilometer. Itu mesti air tambang, zat kimia, oleh karena itu tambang gaboleh berhenti karena recoverynya mahal. Oleh karena itu di paket itu sesuai PP 1 tahun 2017, jadi keputusan pemerintah mengajukan pemajuan divestasi. Ini adalah proses yang harus dijalankan,” kata Bambang.

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) divestasi saham Freeport oleh PT Inalum dan PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari implementasi good governance, yakni transparansi, sehingga ketika nanti proses divestasi selesai tidak mengagetkan publik dan menimbulkan kecurigaan.

Demikian disampaikan Head of Corporate Communications PT Inalum Rendi Achmad Witular dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Divestasi Freeport: Kedaulatan Tambang Indonesia” bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (23/7/2018).

“HoA itu sebenarnya bentuk tansparansi dari Inalum, Pemerintah, untuk mengkomunikasiskan ini (divestasi) semua. Bisa dibayangkan kalau diam-diam deal tanpa ada penjelasan semuanya, nanti pada kaget. Ini bentuk dari good governance,” ujarnya.

Hal tersebut Ia sampaikan menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah mengumumkan divestasi saham Freeport ini ketika sudah selesai, bukannya saat masih tahap HoA yang dianggap masih setengah jalan.

Lebih lanjut Rendi juga menjelaskan alasan mengapa Pemerintah tidak melibatkan bank nasional dalam pendanaan proses divestasi saham Freeport, yaitu agar tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah.

“Terkait pendanaan (divestasi), semua akan dibiayai bank asing karena kalau bank lokal kita tidak mau mempengaruhi fluktuasi Rupiah. Karena transaksi (divestasi) dilakukan di luar dalam bentuk Dolar. Jangan lupa, pendapatan Inalum itu dalam bentuk Dolar, PTFI juga Dolar. Sehingga dengan pendanaan dari bank asing tidak akan mengganggu nilai tukar Rupiah,” tandasnya.

Pengamat ekonomi UGM Fahmy Radhi menguatkan pendapat dua pemateri sebelumnya dengan menepis kekhawatiran masyarakat adanya pengurangan hak saham bilamana pendanaan dilakukan seluruhnya oleh bank asing.  “Kalau semua pemberi pinjaman dari bank asing, itu tidak mengurangi hak-hak inalum dalam saham. Jangan ada khawatir, lantaran itu asing akan menguasai saham. Kecuali, kalau memang saham diambil asing,” tuturnya.

Terkait penindaklanjutan HoA, “Kita harus merealisasikan rencana transaksi ini supaya sukses. Ke dapan kita harus mempertahankan persatuan korporat, BUMN” kata Christianto. Ia mengharapkan perlunya ada pemikiran out of the box dan sinergitas lebih lanjut antara pemerintah dengan korporat. Menanggapi pernyataan Christanto, Fachmy juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan investasi saham dapat mencapai 40%.

Fachmi meyakini penguasaan 51% saham Freeport akan memberikan beberapa manfaat ekonomi, di antaranya: peningkatan pendapatan dari deviden, pendapatan pajak dan royalty, yang akan ditentukan dari besaran pendapatan tahun berjalan PTFI. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan Earning After Tax (EAT) sebesar US$ 4,44 miliar, naik dari US$ 3,29 miliar di tahun 2016. Dengan EAT sebesar itu, jangka waktu pengembalian (Pay Back Period) pengeluaran divestasi saham US$ 3,85 miliar diperkirakan selama 3 tahun.

Perhitungan Fachmi menegaskan bahwa langkah pemerintah sudah sangat tepat melakukan divestasi saham. Pendapatan kekayaan deposit emas, dengan nilai cadangan diperkirakan sebesar  US$ 42 miliar, cadangan tembaga US$ 116 miliar, dan cadangan perak US$ 2,5 miliar, total cadangan terbukti (proven) mencapai US$ 160 miliar atau setara Rp 2.290 triliun. Penguasaan mayoritas saham Freeport itu, tidak hanya menandai awal pengembalian Freeport ke Pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi juga mengembalikan kedaulatan energi kepada Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan tambang di Bumi Papua.