Pada hari ini, Senin (9/7) Menko Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui PTSP. Selain melalui PTSP, melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini, masyarakat dapat mengakses secara online Sistem OSS di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, dan murah serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari 1 jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, serta beberapa menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis IT ini sendiri pada dasarnya melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo serta sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaan permanen di BKPM.”

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge ini terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha.

Tjahjo Kumolo menyampaikan, “Satuan-satuan tugas yang mengawal penyelesaian perizinan berusaha telah terdapat di seluruh Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah membentuk satgas berjumlah 438.”

Sementara Thomas Lembong menambahkan, “Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, dapat menyesuaikan dengan perizinan berusaha melalui Sistem OSS ini, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.”