JAKARTA- Dalam kerangka Nawacita, pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk bagian penting. Pada butir pertama Nawacita, sebagai landasan kerja dan pemenuhan janji kampanye pemerintahan ini, Presiden Jokowi menegaskan kehadiran negara untuk melindungi dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara. Tentu termasuk penyandang disabilitas di dalamnya.

Pada Nawacita kesembilan yakni ‘Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial’ langsung mengarah pada upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari kebhinekaan.

Pesan keberpihakan pada kaum disabilitas itu ditegaskan kembali dalam pemutaran dan diskusi film ‘Jembatan Pensil’ yang digelar Kantor Staf Presiden di gedung Krida Bhakti, Rabu, 23 Agustus 2017. Acara dihadiri ratusan orang, yang di dalamnya juga termasuk kaum disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tampak juga Meriam Bellina dan Andi Bersama, dua pemeran film ‘Jembatan Pensil’ yang akan diputar di bioskop awal September mendatang.

Film ‘Jembatan Pensil’ karya sutradara Hasto Broto mengangkat tema disabilitas menceritakan tentang persahabatan sekelompok anak yang di dalamnya juga terdapat anak berkebutuhan khusus, dengan perjuangan kerasnya dalam menempuh pendidikan.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo mengatakan, “Pemerintah menjamin setiap warga negara, termasuk warga yang berkebutuhan khusus. Hal ini tertuang didalam Nawacita. Presiden juga menegaskan hal ini dalam pidato kenegaraannya.”

Kembangkan Potensi ABK

Seusai pemutaran film berdurasi 90 menit ini, digelar diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden FX Rudy Gunawan. Hadir para narasumber yakni Founder LSPR Autism Center Prita Kemal Gani, Asisten Deputi Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indra Gunawan, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilits Kementerian Sosial dan Ketua Forum Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus (Forkasi) Dedi Ekadibrata.

Prita Kemal Gani menyampaikan testimoninya selaku orang tua dari anak berkebutuhan khusus, yang awalnya sulit menerima kenyataan ini. “Namun saya sadar, anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Prita.

Ibu tiga anak ini menekankan, perlu dukungan konkret pemerintah dalam usaha pemenuhan hak warga berkebutuhan khusus terutama pada penyediaan pelatihan dan lapangan kerja.

“Peluang dan potensi Anak Berkebutuhan Khusus yang amat besar harus dikembangkan,” papar perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) itu.

Indra Gunawan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah menyediakan dan mengakomodir warga berkebutuhan khusus. “Contohnya untuk pendirian bangunan, Kementerian PUPR memiliki standar operasional prosedur bangunan yang ramah bagi kaum disabilitas,” jelasnya.

Bambang Sugeng dari Kementerian Sosial menjelaskan upaya pemerintah mengimplentasikan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.

“Kementerian Pendidikan sudah menjalankan program pelatihan guru pendamping bagi siswa di sekolah umum dan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif penyandang disabilitas,” urainya.

Sementara itu, Dedi Ekadibrata mewakili orangtua Anak Berkebutuhan Khusus menjelaskan berbagai masalah dalam pemenuhan hak kaum disabilitas, antara lain biaya pengobatan yang belum dicover asuransi BPJS, sedikitnya kuota anak dalam sekolah inklusi serta minimnya guru pendamping siswa disabilitas.

Diskusi ini menggarisbawahi, Anak Berkebutuhan Khusus bukanlah beban, kutukan, atau dosa leluhur. Mereka tetaplah anak bangsa yang memiliki hak sama untuk dihargai dan mengecap kemajuan Indonesia beserta semua pembangunan di dalamnya.