JAKARTA – Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional bukan lagi sebagai pilihan namun menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Pemerintah melalui APBN dan APBD. Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP).

“Anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 3 tahun ini sekitar Rp 100 triliun dengan porsi pinjaman sebesar 7%. Pembangunan 35 ruas tol yang saat ini dilakukan melalui skema PPP yang berhasil menarik dana swasta sebesar Rp 300 triliun yang didukung dana Pemerintah tidak lebih dari 17% dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada acara Indonesia PPP Day 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance).

Selanjutnya Kementerian PUPR saat ini juga tengah menjajaki peluang PPP dalam pembangunan bendungan yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik. “Saya sudah meminta untuk dilakukan value engineering terhadap rencana pembangunan 3 bendungan karena biayanya yang cukup besar oleh Komisi Keamanan Bendungan bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Pihak Jepang menyatakan minatnya untuk membiayai salah satu bendungan yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan melalui investasi perusahaan swasta Jepang. Dalam minggu-minggu ini mereka (Pihak Jepang) akan memutuskan,” kata Menteri Basuki.

Dari hasil studi kelayakan, biaya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sangat mahal yakni sebesar Rp 3,8 triliun. Bila terealisasi maka akan menjadi bendungan pertama yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN secara penuh, alias sebagian pendanaannya akan dilakukan oleh swasta.

Berikutnya, tambah Menteri Basuki, ada skema ketersediaan layanan atau availability payment (AP) yang akan diterapkan dalam rangka pemeliharaan jalan-jalan lintas utama di Indonesia seperti jalan lintas timur Sumatera, lintas selatan Jawa, dan trans Papua. Prinsipnya, investor atau badan usaha membangun infrastruktur terlebih dahulu, ketika selesai dan memberikan manfaat, Pemerintah akan membayar secara bertahap atas ketersediaan fisik atau layanan infrastruktur tersebut.

Dalam mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera dimana kurang diminati investor, Kementerian PUPR melakukan sistem lelang bundling dengan jalan tol di Pulau Jawa seperti ruas tol Jakarta-Cikampek Elevated II, ruas tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang memiliki margin keuntungan baik.

Salah satu contohnya adalah tender tol Jakarta-Cikampek II Selatan yang mensyaratkan kemampuan peserta lelang membangun tol Terbanggi Besar-Kayu Agung sebagai salah satu syarat. “Banyak sekali variasi dan inovasi yang kami kembangkan,” jelas Menteri Basuki.

Guna menggenjot dana swasta lebih banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki akan mengembangkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infratruktur yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Unit organisasi baru ini akan khusus menangani masalah KPBU ini agar prosesnya semakin cepat dan mudah.

“Kami juga akan memberikan pelatihan kepada para pejabat tinggi Madya dan Pratama tentang KPBU agar Kementerian PUPR kedepan tidak hanya bergantung pada dana APBN,” jelasnya.

Ditambahkannya kebutuhan pendanaan infrastruktur yang sangat besar harus dicarikan solusinya, salah satunya melalui skema KPBU. “Pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan namun untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun daya saing infrastruktur Indonesia sudah naik dari peringkat ke-60 menjadi ke-52, namun masih tertinggal dari negara tetangga. Kalau hanya dari APBN akan lama sekali mengejarnya,” kata Menteri Basuki.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PUPR yang terus mendorong kerjasama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya berterima kasih pada Pak Basuki, karena beliau mendorong jajarannya berpikir keras bagaimana proyek (infrastruktur) ini bisa berjalan tidak menggunakan APBN. Kementerian PUPR adalah champion dalam implementasi KPBU,” kata Menteri Sri Mulyani.

Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi M. Natsir, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.