JAKARTA – Pemerintah menegaskan, hingga saat ini tarif listrik pelanggan rumah tangga 450 VA tetap disubsidi. Alokasi subsidi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017 sekitar Rp 160 triliun.

Sebesar Rp 45 triliun di antaranya dialokasikan untuk subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu, termasuk pelanggan listrik rumah tangga 450 VA. Selain itu, pencabutan subsidi listrik tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, tetapi perlu persetujuan DPR-RI.

Hal diatas mengemuka dalam Diskusi Media yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat  9 (FMB 9) yang dimotori oleh Kementerian Kominfo yang bertema “Prioritas Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah” pada hari Jumat, 16 Juni 2017 di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam acara ini tampil empat narasumber yaitu Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik Hadi M Djuraid, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto, dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto.

Hadi M Djuraid menjelaskan bahwa jumlah pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 VA tercatat sekitar 23,2 juta dan mayoritas merupakan masyarakat tidak mampu dan layak disubsidi.

Sesuai Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR-RI. Hal ini, terjadi saat  penyesuaian tarif listrik pelanggan listrik 900 VA untuk masyarakat mampu yang telah dilakukan tiap 2 bulan secara bertahap mulai 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2017 lalu. Persetujuan Komisi VII DPR-RI dilakukan pada Rapat Kerja dengan Menteri ESDM tanggal 22 September 2016.

Menurut Hadi, Komisi VII DPR-RI menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.

Hingga saat ini, Pemerintah tetap memberikan subsisi bagi sekitar 4,1 juta pelanggan listrik rumah tangga golongan 900 VA. Sementara untuk pelangga 450 VA sebanyak 23,2 juta. Sehingga total pelanggan listrik rumah tangga yang masih disubsidi sekitar 27,3 juta pelanggan. Pemerintah terus melindungi golongan masyarakat tidak mampu untuk mewujudkan energi berkeadilan.

Subsidi dilakukan dengan perhitungan yang cermat dengan harapan lebih tepat sasaran. Penyesuaian tarif listrik dilakukan agar alokasi subsidi dalam APBN dapat dialihkan untuk belanja yang lebih menyentuh rakyat seperti pembangunan infrastruktur di bagian Timur Indonesia.

Kondisi ekonomi secara bertahap semakin dapat meningkat seiring dengan pengalihan subsidi energi untuk belanja produktif yang langsung menyentuh rakyat. Belanja Infrastruktur, kesehatan dan Pendidikan misalnya, meningkat masing-masing sebesar 123%, 83% dan 27% rata-rata dalam 7 tahun terakhir. Sedangkan belanja subsidi energi menurun sekitar 66%.

Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tarif listrik secara otomatis (tarif adjustment) tidak dilakukan setiap bulan, tetapi dilakukan tiap 3 bulan sekali, sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yand Disediakan oleh PT PLN (Persero). Sehingga potensi dampak tidak mengagetkan, lebih kondusif dan terkendali.

Sedangkan berkaitan dengan isu tagihan pelanggan listrik rumah tangga mampu berdaya 900 VA nonsubsidi yang meningkat 174%, dapat dijelaskan bahwa selama ini masyarakat mampu tersebut telah menikmati subsidi yang lebih besar dari subsidi yang dinikmati masyarakat tidak mampu.

Sebagai contoh, rumah tangga 900 VA mampu dengan tagihan bulanan sekitar Rp. 84.000, semestinya mereka membayar sekitar Rp. 189.000 per bulan sesuai tarif keekonomian (konsumsi listrik 140 kWh per bulan). Artinya selama ini mereka yang mampu itu di-subsidi Negara sekitar Rp. 105.000 per bulan.

Padahal masyarakat tidak mampu dengan konsumsi listrik yang lebih rendah (70kWh per bulan) dengan tagihan listrik bulanan sekitar Rp. 42.000, hanya menerima subsidi listrik sekitar Rp. 52.000 per bulan. Secara bertahap subsidi diarahkan lebih tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya terkait subsidi listrik berpotensi membuat kegaduhan karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Hadi menjelaskan bahwa Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2017 telah membahas, menyetujui dan memutuskan pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.

Proses pembahasannya pun berjalan cukup panjang. Sejak saat itu sosialisasi telah dilakukan secara intensif melalui berbagai media dan penyuluhan langsung hingga saat ini oleh Kementerian ESDM, TNP2K, PT PLN (Persero).

Lalu, terkait dengan dampak inflasi, Hadi memaparkan bahwa penyesuaian tarif listrik 900 VA golongan mampu, selain jumlahnya yang tidak signifikan, juga dilakukan secara bertahap sehingga sebisa mungkin meminimalisir inflasi. Selain itu, selama tahun 2017, harga BBM jenis Premium dan Solar juga dijaga agar tidak mengalami kenaikan, sehingga inflasi dapat lebih terkendali.

Sedangkan Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto, membantah ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada saat ini. “Tidak ada kenaikan TDL, karena kenaikan TDL itu tidak bisa diputuskan PT PLN. Itu oleh pemerintah, harus izin DPR. Jadi tidak ada kenaikan TDL,” kata Sarwono. Dia menjelaskan, kenaikan yang terjadi adalah penyesuaian tarif daftar listrik terhadap pelanggan 900 Watt yang dicabut subsidinya.

Sarwono menyatakan, pencabutan subsidi untuk pelanggan 900 Watt karena faktanya mampu tapi subsidinya lebih besar dari orang miskin yang pelanggan 450 Watt. “Yang dulu saya cerita ada kos-kosan, punya mobil, ada AC segala macam, tapi waktu dia membayar itu subsidinya diberikan lebih besar daripada orang miskin,” katanya. “Jadi lebih besar negara memberikan subsidi kepada yang 900 Watt. Padahal dia tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Nah ini yang diubah tahun lalu,” tegasnya lagi.

Pemerintah semakin transparan dengan membuka posko pusat pengaduan subsidi listrik di kantor Direktorat Jenderal Kentenagaslitrikan, Kementerian ESDM di Jakarta. Selain itu posko pengaduan juga dibentuk di desa/kelurahan yang akan dtieruskan di kecamatan. Melalui website, pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan.

Bagi masyarakat yang merasa layak di subsidi dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme posko tersebut. Selanjutnya, akan diverifikasi apakah termasuk masyarakat mampu atau tidak mampu berdasarkan data dari TNP2K yang telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero).

Hingga sejauh ini, per 13 Juni 2017, data dari posko terpadu mencatat adanya pengaduan sejumlah 55.080 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sudah terselesaikan: 27.147, dan dalam proses verifikasi 27.933 pengaduan. Sejumlah  75 pelanggan secara sukarela mengusulkan pencabutan subsidi.