JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, angka gini rasio di Indonesia cenderung mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai kenaikan tertinggi pada tahun 2013 hingga 0,413 dari sekitar 0,39 di tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah mencoba berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem dan jurang ketimpangan yang menganga antara kelompok masyarakat.

Upaya tersebut, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (08/09/2017), dilakukan dengan meningkatkan akses layanan dasar dan melakukan pemerataan layanan publik. Seperti, pendidikan, dan kesehatan sehingga 40% kelompok masyarakat terbawah memiliki kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

“Intervensi pemerintah terhadap perekonomian itu berfokus pada peningkatan taraf hidup 40% kelompok termiskin. Pada pemenuhan layanan dasar untuk mereka,” tambahnya.

Intervensi pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar terhadap 40% kelompok terbawah bukan tanpa alasan, Menteri Bambang mengungkapkan, ada beberapa faktor pendorong ketimpangan.

“Pertama, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar di mana anak-anak miskin tidak mendapatkan kesempatan awal yang adil dalam hidup mereka. Kedua, ketimpangan kualitas pekerjaan di mana masyarakat miskin terjebak pada pekerjaan informal, produktivitas dan upah rendah akibat kurangnya kesempatan meningkatkan keterampilan,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Lalu, ketiga, Bambang Brodjonegoro mengatakan, ketimpangan pendapatan dan aset, yang banyak disebabkan sebagian besar orang kaya mudah menyembunyikan asetnya dan rendahnya kepatuhan membayar pajak.

Keempat, ketiadaan jaring pengaman sosial ketika terjadi guncangan, yakni tiadanya jaminan sosial dan kesehatan bagi penduduk miskin yang sangat rentan sehingga mudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika terjadi krisis, bencana alam atau sakit.

Dalam kondisi itulah, pemerintah pun memfokuskan kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Menteri PPN menyatakan, ada beberapa fokus kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan angka ketimpangan, yakni meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik.

“Seperti perbaikan administrasi kependudukan, sanitasi, air bersih serta mendorong DAK (Dana Alokasi Khusus) daerah dan Dana Desa untuk perbaikan kemiskinan perdesaan. Pemerintah juga berupaya mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu, seperti meningkatkan subsidi beras sejahtera dan bahan pangan, subsidi listrik, bantuan perumahan murah,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Penciptaan pekerjaan produktif, Menteri Bambang melanjutkan, juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 40% kelompok terbawah sehingga mengurangi ketimpangan ekstrem seperti meningkatkan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, pendidikan vokasi, serta memperluas akses kewirausahaan (enterpreneurship).

Proyek Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo, menurut Menteri PPN juga salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan maupun antarwilayah sebab akan terjadi redistribusi aset lahan kepada petani atau kelompok masyarakat agar lebih produktif. Tentu peningkatan produksi lahan itu harus diimbangi dengan peningkatan nilai tambah produk serta mata rantai produksi dan pemasarannya.

Adapun, Deputi bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb Achmad Choesni menambahkan pihaknya terus mendorong terjadinya koordinasi dan sinkronasi kebijakan antarkementerian maupun lembaga agar tepat sasaran dalam ikhtiar mengurangi ketimpangan maupun kemiskinan.

Misalnya, integrasi manfaat program Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini digulirkan Kementerian Sosial. Jika penerima manfaat PKH adalah seorang ibu hamil dipastikan dia harus mendapatkan perawatan rutin dan asupan gizi hingga melahirkan serta merawat bayinya.

“Sedangkan, anak si ibu jika masih SD maka berhak menerima KIP serta mendapatkan bantuan untuk pembelian baju seragam atau kebutuhan sekolahnya,” jelas Choesni.

Membuka Akses

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono juga mengungkapkan bahwa adanya ketimpangan di negara berkembang merupakan hal yang wajar.

Dia merujuk pada teori pembangunan Simon Kusnetz (kurva kusnetz), di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi di sebuah negara akan memunculkan problem kesenjangan.

Namun di titik tertentu angka ketimpangan akan mengalami penurunan jika pendapatan perkapita penduduk kelompok terbawah semakin meningkat secara perlahan.

Yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kondisi saat ini, menurut Tony, adalah melakukan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, investor dan masyarakat. Hal tersebut sudah diawali pemerintah dengan pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak jangka pendek/menengah dalam menyediakan akses layanan dasar publik serta pengurangan kesenjangan antarmasyarakat maupun daerah dalam jangka panjang.

“Selain infrastruktur fisik juga terus dilakukan implementasi program BPJS, pendidikan, kesehatan secara efektif dan tepat sasaran,” tukas Guru Besar FE UGM tersebut.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Sugeng Bahagijo juga menambahkan, pihaknya mengapresiasi baru pertama kali dalam sejarah pemerintah secara tegas mengukur diri sendiri dengan ukuran ketimpangan gini rasio, jika sebelumnya hanya dari mengukur angka kemiskinan dan pengangguran. “Jadi sesungguhnya arah kebijakan pemerintah Jokowi sudah benar,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sugeng juga mengusulkan sejumlah program yang diharapkan bisa menurunkan ketimpangan. Yakni, kata dia, menyetarakan perolehan pajak dengan profil ekonominya. Lalu, kata dia, meninjau ulang bobot anggaran kementerian/lembaga agar kebijakan lebih efektif dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Selain itu juga melakukan open education yang maksudnya membuka akses yang lebih luas pada kesempatan pendidikan seperti vokasi dalam kejuruan dan keahlian. Agar tidak terjadi missmatch antara kebutuhan tenaga kerja dan lulusan pendidikan,” katanya.