JAKARTA – Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. Pasalnya pascakrisis, ada gap infrastruktur yang cukup tinggi. Demikian disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Progres Proyek Strategis Nasional 2018” yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin, 27 April 2018.

“Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu jangkanya panjang. Terkait infrastruktur, kita meyakini akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunan infrastruktur lebih cepat. Tapi hingga beberapa tahun setelah krisis, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalam kualitas rendah. Stok infrastruktur Indonesia 38% dari PDB,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Wismana, juga masih kalah dengan negara tetangga. “Maka dari itulah, kita push dari pembangunan infrastruktur,” tuturnya

Walau begitu, diingatkan Wismana, pembangunan infrastruktur bukan sekadar itu. Maksudnya, kata dia, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur perkotaan, dan infra pendukung sektor unggulan.

“Urban transport menjadi penting karena 52% penduduk kita sudah hidup di daerah urban,” katanya. Sementara itu, Wismana melanjutkan, konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk untuk seperti pariwisata. Ide konektivitas adalah untuk menurunkan biaya logistik.

“Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. Misalnya untuk mendukung 10 kawasan bali baru ,” katanya. Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Wismana, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terkait strategi pendanaan infrastruktur, Wismana menegaskan, tentunya tidak bisa pemerintah menuntaskan sendirian. Harus ada, kata dia, kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU dan PINA

“Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesat Rp4.796,2 triliun. Yang dihandle oleh APBN dan APBD sebesar 41,3 persen. Sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen,” katanya.

Kendati melibatkan swasta, Wismana menegaskan, tetap ada pengawasan negara agar tidak merugikan masyarakat. “Apalagi, swasta yang masuk di finasing dan pengoperasian. Dengan demikian, masyarakat justru bisa merasakan hasil pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan kualitas lebih baik,” tuturnya.

Turut hadir sebagai narasumber lain dalam acara itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo.

Kriteria Operasional Jadi Dasar Pelepasan Status 14 Proyek PSN

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo memaparkan, pemerintah memutuskan sebanyak 14 proyek dilepas statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), karena tidak bisa memenuhi salah satu syarat dari PSN, yakni kriteria operasional.

“Kriteria operasional adalah proyek tersebut konstruksinya harus sudah dimulai paling lambat sebelum kuarter ketiga tahun 2019 atau setidaknya mencapai financial close sebelum kuarter ketiga tahun 2019 untuk proyek yang melibatkan badan usaha,” jelas Wahyu.

Kendati demikian, Wahyu memastikan bahwa 14 proyek yang dilepas status PSN-nya tersebut akan tetap dilaksanakan pembangunannya, karena masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Jika dilepaskan status PSN-nya, masih tetap masuk kelompok RPJMN, sehingga akan tetap dilaksanakan pembangunannya, karena sudah masuk dalam list RPJMN 2015-2019,” imbuhnya.

Berdasarkan data KPPIP, sebanyak 20 PSN telah selesai pengerjaannya pada tahun 2016 dan 10 PSN pada tahun 2017.

Sementara pada tahun 2018 ditargetkan akan selesai 13 PSN dan 25 PSN pada tahun 2019. Sehingga total PSN yang ditargetkan selesai selama 5 tahun ada sebanyak 68 PSN.