JAKARTA – Negara memiliki instrumen usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan itu teruang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45), UU BUMN, UU Keuangan dan lainnya. Terhitung ada 15 sektor, salah satu tugasnya adalah minyak dan gas (migas).

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9  dengan tema “Menjaga Ketersediaan Migas” di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

Fajar Hary memaparkan, kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN adalah melaksanakan tugas pemerintah di sektor bidang usahanya masing-masing. Karena bentuknya Perusahaan Terbatas (PT), maka harus tunduk dan patuh pada UU Persero.

“Dia (BUMN) tidak boleh rugi karena ada modal negara yang dicatat oleh Kementerian Keuangan. Kalau dia rugi, sudah pasti mengurangi pendapatan negara sehingga akan menambah beban negara,” jelas Fajar Hary.

Kedua, lanjut Deputi Kementerian BUMN Fajar Hary, tugas BUMN adalah menjadi agen pembangunan, dalam hal ini di sektor migas. Untuk melaksanakan itu, salah satu di antaranya melakukan konsosidasi di 818 perusahaan BUMN agar menjadi lebih besar, kuat dan sehat.

“Sejumlah perusahaan serupa di sejumlah negara juga telah melakukan konsolidasi di sektor migas. Salah satunya seperti yang dilakukan exxon dan mobile yang kemudian menjadi exxon mobile,” ulas Fajar Hary.

Untuk subsidi, menurut Fajar Hary, dari Kementerian BUMN dalam menjaga kesehatan bersama dengan ESDM dan keuangan selalu melihat kemampuan Pertamina seperti apa. Karena itu, dengan adanya kemampuan kita menanggung, subsidi untuk solar ditambah.

Sebagai suatu badan usaha, lanjut Fajar Hary, maka Pertamina selalu melakukan aksi koorporasi setiap saat. Tapi secara UU harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang sahamnya. Dan hal itu harus dilaporkan pemerintah.

“Untuk jangka panjang, sesuai dengan kajian Pertamina. Sebelum melakukan aksi koorporasi dia izin dulu. Maka pemegang saham yang memberikan izin, khusus untuk aset hulu Pertamina harus tetap mengendalikan,” jelas Fajar Hary.

BBM Satu Harga Wujud Keadilan Sosial

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti menekankan, kebijakan BBM Satu Harga diputuskan Presiden Jokowi sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dulu harga BBM di setiap daerah masih berbeda-beda, tapi saat ini sudah ada ketetapan satu harga yang berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

“Setelah Pemerintah menerapkan satu harga, semua daerah di tanah air akhirnya bisa menikmati harga yang sama seperti harga yang selama ini diterapkan di Jawa,” jelas Niken.

Hal ini dilakukan pemerintah, lanjut Dirjen IKP, bertujuan untuk menjaga kedaulatan energi, sesuai amanat konstitusi dan amanat nawacita yang selama ini menjadi “ruh” Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Plt Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menekankan, Pertamina memastikan bahwa program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sama sekali tidak membebani satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar Top 500 majalah Fortunes itu.

“Khusus BBM Satu Harga, ini tugas yang harus dijalankan. Apakah ini membebani? Kalau infrastruktur belum ada tentu membebani, biaya operasional mahal,” ujarnya.

Lebih lanjut Nicke mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerjakan 29 proyek infrastruktur pendukung BBM Satu Harga, di mana sebagian besarnya berada di wilayah timur Indonesia.

“Ada 29 project mostly di timur supaya logistic cost untuk BBM Satu Harga menurun, sehingga dapat menjangkau lebih banyak titik, dan seluruh masyarakat terus merasakan equality (kesetaraan). Tahun ini sendiri ada 67 titik (BBM Satu Harga) targetnya, tahun lalu 50 titik sudah semuanya. Jadi Insyaallah bisa kita jalankn,” katanya.

Menurut Nicke, BBM Satu Harga ini juga merupakan implementasi tiga dari lima prinsip kerja Pertamina, yakni availibility (ketersediaan), accessibility (kemudahan akses), dan affordability (keterjangkauan).

Harga BBM Tak Naik

Pemerintah menegaskan takkan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga tahun 2019. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Suminto, yang menyatakan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi harga. Sejak 2016 tak pernah menaikkan minyak tanah, solar, dan BBM penugasan alias bensin premium.

“Pemerintah harus menjaga daya beli masayarakat karena konsumsi masyarakat  merupakan komponen terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar sekitar 57 persen dari PDB akan terus menjaga daya belinya,” tukasnya lagi.

Suminto menegaskan pula bahwa pemerintah tetap menjaga kesehatan kinerja keuangan BUMN yaitu dengan mengoptimalkan fungsi BUMN sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan corporate governance yang baik, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparan, serta fokus pada peningkatan value perusahaan dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

“Juga mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ekuitas dan menjaga leverage atau tingkat utangnya tetap pada batas utang yang aman,” tambahnya.