Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 1.022 gempa susulan sejak gempa utama berskala 7 SR pada 5 Agustus 2018 hingga 22 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA di Lombok dan sekitarnya. Terkait bencana ini, prsiden Jokowi sudah dua kali berkunjung ke Lombok untuk melihat langsung kondisi disana.

Terkait bencana ini, pemerintah memang masih belum menetapkan statusnya sebagai bencana nasional, karena sampai saat ini pemerintah daerah diyakini masih bisa menanganinya. Namun, presiden Joko Widodo memastikan penanganan bencana di Lombok dan sekitarnya tetap berskala nasional.

Pemerintah sangat serius dalam melakukan penanganan pasca gempa, rehabilitasi dan lainnya. Presiden Jokowi telah menegaskan, penanganan gempa ini dilakukan secara nasional bersama provinsi, kabupaten dan kotamadya.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB’9) dengan tema “Inpres 5 Tahun 2018: Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018”.

Menurut Dirjen IKP Kemkominfo, melalui Inpres No. 5 Tahun 2018, Presiden Jokowi menegaskan harus segera dilakukan percepatan dalam penanganan rehabilitasi pasca gempa Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan bahwa bukan status yang penting, tapi bagaimana penanganan nasional itu lebih penting bagi masyarakat NTB yang terdampak gempa,” ujar Niken.

Dalam menegaskan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden No.5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di kabupaten Lombok barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, pada 23 Agustus 2018.

Bencana alam di Lombok dan sekitarnya, tentu membuat pemerintahan negara memegang peran penting dalma hal rekonstruksi terutama pada fasilitas dasar yang ada disana. Oleh karena itu, tema Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok menjadi satu tema yang dihelat oleh FMB9 pada 27 Agustus 2018 di Ruang Serbaguna Kementrian Komunikasi dan informatika.

Waspada Gempa
Potensi gempa di Indonesia sangat tinggi. Namun BMKG menegaskan agar kendati tetap harus waspada, masyarakat jangan panik.

Demikian disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. “Jadi kita memang harus tetap waspada. Karena kita memang masih akan mengalami gempa, mengingat Indonesia adalah negeri cincin api dan negeri tumbukan lempeng-lempeng,” katanya.

Hanya saja, Dwikorita menegaskan, tapi jangan termakan berita bahwa bumi sedang bergerak. Yang penting, sambung dia, adalah miitigasi bencana.

“Sistem mitigasi bencana harus diperkuat. Sehingga kita siap hadapi ancaman gempa berikutnya. Termasuk di dalamnya, menyiapkan bangunan rumah agar lebih harmoni dengan gempa dan apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah gempa,” tandasnya.

Saat ini, menurut Dwikorita, sejatinya sudah bisa diprediksi patahan akan terjadi di mana saja. Oleh karena itulah, sambung dia, yang perlu dilakukan adalah membuat bangunan yang mampu menghadapi guncangan kuat.

“Seperti, harus dibuat bangunan yang bila mengalami goncangan bisa bergerak kompak,” katanya.

Bahkan, Dwikorita mengatakan, pemerintah sudah pula menerbitkan panduan, terkait di daerah-daerah yang akan terkena dampak gempa, Termasuk, kata dia, berapa kuat kecepatan pergeseran lempengan.

Danis H Sumadilaga selaku Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR RI menjelaskan bahwa pasca terjadinya gempa di Lombok dan sekitarnya tentu hakl yang paling utama untuk diperhatikan adalah air. Secara tidak langsung, daerah yang terkena gempa pasti sulit mendapatkan air. Dalam hal ini PUPR memastikan ketersediaan air baku di seluruh Provinsi NTB. Hal terpenting selanjutnya adalah perosalan Sanitasi, sampai saat ini PUPR bisa memastikan ada 300 MCK Portabel yang nyaman untuk digunakan.

Selanjutnya, terkait dengan fasilitas publik, dalam gempa Lombok ini memang banyak fasilitas public yang rusak parah. Sekiranya ada 330 sekolah dan 118 puskesmas.

Sementara untuk rumah masyarakat sampai saat ini masih dalam proses verifikasi ada sebanyak 115 ribu rumah yang rusak yang dalam proses terferivikasi rusak. Untuk proses pembangunan rumah, nantinya akan dibuat rumah yang tahan terhadap gempa, atau setidaknya rumah tersebut dapat bertahan sampai penghuninya berhasil keluar rumah. Pembangunan rumah tersebut akan dibiayai oleh pemerintah untuk rusak berat sebesar 50 juta, rusak sedang 25 juta dan rusak ringan 10 juta.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Selesai 2020
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, akan tuntas paling lambat 2020.

“Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai,” jelas Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah.

Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.

“Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai. Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Dalam hal perbaikan rumah BNPB juga sudah membuatkan contoh rumah anti gempa, atau minimal dapat bertahan dari gempa sampai penghuni rumahnya bisa keluar dan menyelamatkan diri. Nantinya para korban yang rumahnya mengalami kerusakan akan dibangunkembali dengan menggunakan contoh rumah yang sudah di sediakan. Tukas Harmensyah selaku Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI.

Pasca gempa melanda Lombok dan sekitarnya Kementrian Sosial berharap para korban bencana tetap berada kondisi psikologis yang terkontrol. Selain itu, beberapa upaya telah dilakukan diantaranya pemenuhan kebutuhan makanan yang saat ini terhitung mencapai 100 ton beras yang dikeluarkan oleh Bulog, serta bantuan uang tunai yang terhitung mencapai 1,2 Triliun. Ulas Asep Sasapurnama selaku Staf Ahli Kemensos.

Sebagai penutup, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN Hambra menjelaskan, sejauh ini langkah yang sudah dilakukan BUMN adalah menjamin ketersediaan BBM, Bahan Pangan, listrik serta layanan telekomunikasi. Selain itu, kucuran dana yang diberikan oleh BUMN mencapai angka 13 Miliar untuk pembinaan lingkungan.

“Pasca gempa NTB, Kementerian BUMN akan berkoordinasi lagi dengan posko gempa. Semen Indonesia sudah kami minta untuk mendistribusikan semen ke sana, ada kapisitas yang tersedia untuk menampung semen disana. Ada gudang-gudang yang sudah disiapkan. Rekonstruksi pasca gempa yaitu berupa pembangunan rumah sementara. Bahkan sampai modal kerja untuk petani. Kementerian BUMN punya program bina lingkungan dan bantuan modal kerja, beberapa waktu lalu sudah ditetapkan 20% dari dana bina lingkungan itu,” jelas Hambra.