JAKARTA  – Setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pengumuman penerbitan Perppu Ormas tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 12 Juli, 2017.

Selanjutnya, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 yang digelar di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa Ormas adalah bagian integral dari perjuangan bangsa.

Sebab, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa peran Ormas sangat penting dalam mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.

“Peran Ormas sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan. Saling bahu membahu bersama pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” papar Wiranto.

Saat ini, jumlah Ormas di Indonesia mencapai 344.039 dan telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun daerah. Sehingga, Ormas tersebut harus diberdayakan, didayagunakan, dan dibina agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Menko Polhukam mengungkapkan, dalam kenyataannya saat ini terdapat kegiatan-kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga berpotensi mengancam eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di lapisan masyarakat.

Terkait fenomena tersebut, Pemerintah menilai UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum yang ada.

Adapun penilaian tidak memadainya UU tersebut antara lain tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila juga dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal, sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila.

Selanjutnya, Menko Polhukam menjelaskan penerbitan Perppu Ormas ini sudah berdasarkan Keputusan MK Nomor 139/PUU-VII/2009, di mana Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas dasar adanya sejumlah kondisi.

Kondisi tersebut yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Menko Polhukam menggarisbawahi bahwa Perppu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

“Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima Perppu ini dengan pertimbangan yang jernih, karena Perppu ini tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan Ormas, bukan tindakan kesewenang-wenangan, tetapi semata-mata untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi Bangsa,” ujar Wiranto.

Di sisi lain, menurut Menko Polhukam, Perppu No. 2/2017 ini juga tidak akan menghambat pembentukan Ormas baru. “Kebebasan untuk membuat Ormas itu tetap diizinkan, dibuka seluas-luasnya,” ujar Wiranto.

Namun, Menko Polhukam meminta kebebasan itu jangan sampai disalahgunakan. Misalnya, melanggar aturan tentang ideologi yang patut dianut oleh Ormas. Jika melakukan tindakan menyimpang aturan perundangan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai yang diatur.

“Tatkala kebebasan disalahgunakan untuk hal yang mengancam eksistensi bangsa, tatkala kebebasan itu diekspresikan untuk membuat kekacauan, untuk melawan ideologi negara, ya tidak boleh. Tidak bisa,” ujar Wiranto.

Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

Di tempat yang sama dalam Dismed FMB9, Kapuspen dan Plt Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmaji, mengungkapkan alasan pemerintah menerbitkan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ini masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap organisasi masyarakat boleh hidup di Indonesia, tetapi harus taat pada undang-undang negara. Prinsipnya itu saja,” ulas Dodi.

Menurut Kemendagri, negara telah menjamin keberadaan organisasi masyarakat. Karena itu, Ormas apapun boleh hidup dan berkembang di Indonesia, termasuk Ormas keagamaan. Namun, Ormas tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

“Mengikuti dan taat kepada ajaran agamanya, iya (boleh). Bagi Ormas yang bermasyarakat dia harus taat kepada undang-undang, prinsip Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harga mati,” tegas Dodi.

Kemendagri menjelaskan keberadaan Perppu Ormas juga untuk menyikapi keberadaan Ormas Radikal dan Anti-Pancasila. Perppu tersebut tidak akan berdampak pada ormas lain. Hanya untuk mengatasi ormas yang bermasalah, yang tidak taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan banyak ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentu harus memenuhi empat unsur, seperti taat kepada UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembeda di Contrarius Actus, Perppu Tidak Bisa Blokir Situs

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ada hal signifikan yang membedakan Perppu Ormas dengan Undang-Undang Ormas. Yakni, adanya asas contrarius actus, yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan.

Dalam UU sebelumnya, UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, pembubaran sebuah Ormas harus dilakukan melalui proses peradilan. Sanksi penghentian Ormas wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

Itu untuk Ormas yang lingkupnya nasional. Sementara untuk ormas yang lingkupnya provinsi/kabupaten, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Aturan itu tercantum dalam Pasal 65 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Sementara, menurut Menkominfo, dalam Perppu No. 2/2017, ketentuan sebagaimana di dalam pasal 65 itu dihapuskan (selain pasal 65, ada juga pasal-pasal lain yang dihapuskan). Gantinya, dicantumkan peraturan bahwa Ormas yang terkena sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam mencabut status badan hukum Ormas, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dengan demikian, berdasarkan Perppu, Kemenkumham nantinya berwenang mengeluarkan sekaligus mencabut perizinan sebuah Ormas.

“Di UU yang lama, tidak ada asas contrarius actus. Jadi, yang mengeluarkan izin seharusnya bisa mencabut izin. Tentu mencabut izin itu ada aturannya juga, tidak bisa suka-suka. Itu prinsip hukum dasar. Aturan contrarius actus itu yang jadi ada di dalam perppu,” ujar Rudiantara.

Namun, Menkominfo menjelaskan, Perppu No. 2/2017 tidak bisa menindak situs Ormas yang dianggap melenceng dari ideologi bangsa. Penindakan dilakukan berdasar pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Penanganan di dunia medsos (media sosial), baik oleh Ormas atau siapapun, termasuk media online, tidak berkaitan langsung dengan Perppu,” ungkap Rudiantara.

Kemenkominfo bisa memblokir situs Ormas bila terbukti menyebarkan konten-konten negatif, menyimpang atau tidak sesuai dengan ideologi bangsa. “Selama dia upload konten negatif, itu terkena UU ITE,” tegas Rudiantara.

Meski demikian, Menkominfo belum memastikan untuk mengambil tindakan pemblokiran situs yang dimiliki Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, perlu melibatkan berbagai pihak seperti pertimbangan ahli, kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Tidak Tertuju ke Satu Ormas Saja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan Perppu yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan atau ormas tidak hanya ditujukan untuk satu ormas. “Tidak hanya ditujukan untuk satu ormas saja,” ujar Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Dhahana Putra.

Namun, Kemenkumham belum ingin memberitahukan ormas mana saja yang akan dibubarkan. Ia ingin merevisi UU ormas yang lama agar mudah menghilangkan ormas-ormas yang tidak sesuai dengan ideologi negara.

Menurut Kemenkumham, Perppu No.2/2017 diperlukan karena selama ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas tidak memungkinkan tindakan pembubaran ormas.

Jika menggunakan Perppu, ada kemungkinan bisa gagal oleh DPR dalam rapat pembahasan. Namun, Kemenkumham yakin Perppu bisa diloloskan menjadi UU untuk mendapatkan mekanisme penghapusan ormas yang mudah.

Selanjutnya, Kemenkumham meyakini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menerima usulan Perppu Ormas segera berubah menjadi Undang-Undang. Pemerintah akan berusaha maksimal demi diterimanya Perppu ini. “Segala upaya akan dilakukan,” jelas Dhahana.

Larangan dan Sanksi untuk Ormas

Dalam Perppu Ormas yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 antara lain mengatur terkait larangan dan sanksi terhadap Ormas di Indonesia. Berikut rinciannya:

I. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan warna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

II. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

III. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan; dan/atau
c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

IV. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selain itu, menurut Perppu ini, ormas yang dicabut status badan hukumnya sekaligus dinyatakan dibubarkan, yakni seperti bunyi Pasal 80A “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”