JAKARTA – Secara geologis dan geografis Indonesia dikelilingi oleh “Cincin Api” atau Ring of Fire dari ujung pulau Sumatra hingga kepulauan Maluku Utara.

Tak pelak, masyarakat di sejumlah daerah kerap bersinggungan dan mengalami bencana gempa tektonik, erupsi gunung api, longsor hingga angin puting beliung.

Namun demikian, menyikapi kondisi ini semestinya Indonesia memiliki mitigasi bencana maupun tanggap bencana secara nasional yang mumpuni. Indonesia belum memiliki standar mitigasi bencana seperti halnya Jepang, Australia atau Amerika Serikat, misalnya. Penegasan itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9: “Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi”, bertempat di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi belum menjangkau seluruh elemen masyarakat bahkan di lingkungan aparat pemerintahan sendiri. Tidak mengherankan jumlah korban jiwa dan material dalam beberapa bencana masih cukup tinggi.

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana terus bertambah selama 2018. Sepanjang Januari 2018 hingga Februari 2018 telah terjadi 513 kejadian bencana di tanah air.

Dari 513 kejadian bencana tersebut terdiri dari puting beliung 182 kejadian, banjir 157, longsor 137, kebakaran hutan dan lahan 15, kombinasi banjir dan tanah longsor 10, gelombang pasang dan abrasi 7, gempa bumi merusak 3, dan erupsi gunung api 2 kali.

Menurut perkiraan BNPB kerugian dan kerusakan akibat bencana mencapai puluhan triliun rupiah. Bayangkan itu baru tingkat kerusakan dan korban jiwa selama dua bulan. Mengurangi risiko bencana diharapkan mampu mencegah suatu kemerosotan perekonomian suatu bangsa.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan potensi bencana di sekeliling mereka, perlu BNPB  mempaparkan Pembangunan Sistem Penanggulangan Bencana. Di sini juga penting dipaparkan bagaimana skema koordinasi secara kelembagaan antara BNPB/BPBD dan kementerian/lembaga terkait lainnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Baik itu terkait upaya tindakan preventif, mitigasi bencana, respons/tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi dan kontruksi pasca-bencana.

Penting juga BNPB maupun BMKG memaparkan pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional. Sejauh mana efektivitas pemasangan instrumen pendeteksi dini terkait berbagai potensi bencana banjir dan tanah longsor, vulkanologi, tsunami, dan sebagaianya, di berbagai daerah yang rawan bencana.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi”, bertempat di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin (5/3/2018).

“Mitigasi bencana sangat penting untuk meningkatkan self assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada. Karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan itu akan terjadi,” kata Dwikorita.

Pentingnya mitigasi bencana, menurut Dwikorita, terbukti dalam kondisi yang terjadi dalam bencana gempa di Kobe, Jepang, pada 1995. Ketika itu tercatat, jumlah penduduk yang selamat ada sebanyak 95 persen.

“Dari total jumlah itu, sebanyak 35 persen penduduk yang selamat atas pertolongan diri sendiri, 34 karena ditolong keluarga, dan 24 persen karena ditolong tetangga,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada di BMKG, Dwikorita menjelaskan, dalam 1 tahun terjadi setidaknya 6.000 kali gempa bumi. “Tapi kan kita gak terasa. Karena itu gempa-gempa kecil yang kurang dar 5 SR,” katanya.

Gempa Thrust

Ihwal potensi terjadinya gempa thrust, Dwikorita membeberkan bahwa gempa thrust dipicu oleh tumbukan lempeng tektonik di Samudra Hindia. Akibatnya, kata dia, ada lempeng yang tertekuk, dan menyundul lempeng di atasnya, hingga berakibat adanya thrust (patahan).

“Saat itulah terjadi release energi, lewat batuan dan tanah yang kemudian dirasakan sebagai gempa. Namun, terkait potensi, hingga kini masih dalam kajian. Memang ada beberapa peneliti yang memperkirakan itu terjadi, tapi peneliti yang lain menganggap potensi itu kecil. Jadi ini bahan kajian yang belum ada keseimpulannya,” katanya.

Berbeda dengan gempa yang belum terprediksi, Dwikorita mengatakan, tsunami sudah bisa diprediksi. “Maksimum 5 menit setelah gempa bumi, instrumentasi dan processing kami bisa menganalisis lokasi, magnitude, kedalaman, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Dan 10 menit kemudian bisa memperbaharui data,” katanya.

 

Keberhasilan Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menyatakan, tahun ini karhutla (kebakaran hutan dan lahan) nihil. “Ini berkat kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat mulai dari BMKG, KLH, BNPB, dan lain-lain,” katanya.

Bambang Hendroyono menegaskan bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor KLH memegang 4 poin penting untuk penanganan yang serius. Keempat poin penting itu adalah soal karhutla, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, dan pengendalian perubahan iklim.

“Kami ingin memperlihatkan bagaimana karhutla yang memang sumber penyebanya adalah manusia sehingg kini menjadi bagian yang harus diselesaikan,” tukasnya lagi.

Ia menambahkan pertama kali implementasi siaga darurat yang disampaikan oleh Presiden RI adalah tahun 2015 dimana ada sistem terpadu untuk mengintegrasikan kita samua.

“Menjelang tahun 2018, kami sudah mengantisipasi dan Insha Allah kota Jakarta dan Palembang akan terjaga. Dan Asian Games akan bisa terlaksana dengan baik,” ujar Bambang Hendroyono lagi.