JAKARTA – Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan atasi kesenjangan kepemilikan lahan, Pemerintah RI telah menyiapkan salah satu program terobosannya dengan   melakukan redistribusi 21,7 hektare lahan melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial sejak tahun lalu.

Kedua program yang digulirkan Presiden Jokowi ditindaklanjuti secara intensif dengan mengoordinasikan langkah-langkah bersama, terutama antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketiga kementerian ini akan bekerja sama menjalankan program prioritas ini agar berjalan dengan baik.

Presiden Jokowi mencanangkan mulai awal tahun 2017, pemerintah akan fokus pada pemerataanekonomi. Ia meminta jajaran kabinetnya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan. Salah satunya dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang perlu dilakukan lebih masif lagi.

Pemerintah siap melakukan redistribusi lahan seluas 21,7 juta hektare ke masyarakat. Presidea mengatakan program ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta redistribusi aset yang akan dilakukan pemerintah.  “Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun,” tukasnya.

Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa reforma agraria adalah penataan kepemilikan lahan dan akses masyarakat dalam pengelolaan lahan,  sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat. “Program ini akan mendorong lahirnya ekonomi baru yang lebih berkeadilan, sekaligus dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan reforma agraria sebagai bagian dari

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dalam Perpres No 45/2016 pada 16 Mei 2016. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Presiden Jokowi minta seluruh Kementerian/ Lembaga untuk kosentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan termasuk di desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan.“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ke 7 ini.

Ia juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. “Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengarahkan perlu diambil langkah-langkah kongkret untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa di dalam dan di sekitar sekitar kawasan hutan. Salah satunya dengan segera merealisasi kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses ruang kelola sumberdaya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.Program Reformasi Agraria di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kedua program itu berbeda karena reformasi agraria menekankan pada aspek redistribusi lahan, sedangkan hutan sosial lebih menekankan pada akses terhadap lahan.Reforma agraria atau legal formal disebut pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah).

Dalam tataran operasional reformasi agraria di Indonesia dilaksanakan melalui dua langkah yaitu pertama, penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila, UUD 1945 dan UU Pokok Agraria. Kedua, proses penyelenggaraan reforma agraria plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik.Sedangkan program Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.

Setelah disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan sehingga masyarakat akan mendapat berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam areal yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Presiden mengarahkan seluruh hambatan dalam merealisasi perhutanan sosial bisa segera diatasi, termasuk Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat. Termasuk perhatian harus diberikan terhadap hak-hak masyarakat adat dan segera mengeluakan penetapan Hutan Adat terutama yang telah memenuhi persyaratan.Untuk mengetahui perkembangan selama setahun ini, Forum Merdeka Barat 9 atau biasa dikenal sebagai FMB 9 akan membahasnya dengan topik Perkembangan Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial pada hari Selasa, 3 April 2018 di Ruang Serba Guna kemkominfo jl. Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat. Dua narasumber utama yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan hadir.

 

Upaya Turunkan Kemiskinan

Redistribusi aset dan legalisasi tanah sebagai bagian dari program Reforma Agraria yang dilakukan Pemerintah saat ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pemeratan ekonomi di Tanah Air.

Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan topik “Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?”, bertempat di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

“Untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah terus melakukan upaya, salah satunya Pak Presiden fokus pada pemerataan ekonomi dan meminta jajaran Menteri Kabinet Kerja keras untuk menurunkan angka kesenjangan, salah satunya melalui redistribusi aset dan legalisasi tanah dengan lebih masif lagi,” tuturnya.

Dijelaskan Niken, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah bekerja keras mengurangi kemiskinan, di mana pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 11,1 persen dan menurun jadi 10,12 persen pada tahun 2017.

“Angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden sendiri telah menegaskan bahwa tujuan Reforma Agraria adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat mengolah lahan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka.

“Semangat Reformasi Agraria adalah bagaimana lahan hutan yang merupakan sumber daya alam dapat diakses rakyat dan menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden seperti dikutip Niken.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muhammad Ikhsan Saleh.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).