JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 akan difokuskan untuk melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 4 April 2017 lalu dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 untuk memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. “Salah satunya adalah program infrastruktur prioritas nasional, termasuk proyek strategis nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” kata Menteri Basuki saat menyampaikan pandangannya pada Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Ruang Rapat Komisi V Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (7/6).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) Herman Hidayat. Rapat yang dimulai berlangsung selama kurang lebih 7 jam sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 17.15 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemy Francis dan dihadiri oleh sekitar 53 anggota DPR dari 10 fraksi.

Alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun atau lebih rendah dari usulan indikatif sebesar Rp 148,3 triliun. Dari sisi komposisi jenis belanja, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2018 yakni belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi belanja tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah. Kemudian belanja modal yang produktif masih menjadi yang terbesar melalui alokasi belanja kegiatan/proyek prioritas.

Pendekatan dan prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR tahun 2018 yakni Pertama, pembangunan berbasis wilayah, Kedua, pembangunan jalan tol, jalan perbatasan dan Trans Papua, dan penanganan Kawasan perbatasan seperti penataan kawasan PLBN/PIP dan rumah khusus. Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Keempat, program kerakyatan seperti sanitasi berbasis masyarakat, rumah swadaya, dan jembatan gantung. Kelima, melaksanakan pekerjaan tahun jamak, penyelesaian Asian Games dan dukungan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank.

Dari Rp 106,02 triliun tersebut penggunaanya direncanakan untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,90 triliun, Bina Marga sebesar Rp 41, 39 triliun, Cipta Karya sebesar 15,93 triliun, penyediaan perumahan sebesar Rp 9,13 triliun, dan Kesekretariatan Inspektorat serta Badan Badan sebesar Rp 2,39 triliun.

Usulan program-program ini akan dilakukan penajaman dalam Konsultasi Regional yang dilaksanakan pada 8-9 Juni 2017 dan akan dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI sesuai dengan hak budget DPR untuk setiap unit kerja Eselon I yang akan dilakukan minggu depan.