JAKARTA – Reforma agraria dari aspek pertanahan bisa digambarkan secara nyata sebagai aset dan akses reform. Sehingga, tidak semata-mata legalisasi aset. Tapi juga ekonomi desa bisa berkembang karena ada penekanan aset dan penataan akses.

Hal itu disampaikan Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muhammad Ikhsan Saleh yang menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).

Kali ini, FMB9 yang mengangkat tema “Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?” dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (3/4/2018).

“Setelah sertifikat diserahkan, tidak begitu saja masyarakat dilepas. Tapi harus tetap dikawal. Dengan reforma agraria yang digagas oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah akses reform, seperti akses permodalan dan pasar, pendidikan, pemanfaatan lahan secara maksimal,” ujar Ikhsan.

Dirjen Penataan Agraria kembali menekankan dalam skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. Sehingga, nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, seperti yang ada di dalam wilayah transmigrasi.

“Redistribusi aset lahan sejak dulu memang sudah dilakukan, namun sejak era Pemerintahan Jokowi-JK, jumlahnya meningkat sangat drastis. Redistribusi lahan sampai tahun 2017 sudah sebesar 33.018 Ha. Dan pada 2019, diharapkan sudah ada 1,5 juta bidang yang akan dilakukan pelepasan lahan,” ungkap Ikhsan.

Yang paling menarik, lanjut Dirjen Penataan Agraria, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan reforma agraria peternakan rakyat. Pemerintah daerah selaku bapak angkat bersama pengusaha akan melakukan penataan lahan.  “Terkait rencana program reforma agraria peternakan rakyat, kami bekerjasama dengan Kemenristekdikti dan pemerintah daerah,” jelas Ikhsan.

Strategi berikutnya, Dirjen Penataan Agria menjelaskan, pihaknya juga sudah mengidentifikasi semua lokasi yang ada bersama dengan Kementerian LHK.  “Di sejumlah program, kami tidak jalan sendiri, tapi selalu berjalan beriringan dengan Kementerian/Lembaga Negara lain yang bersentuhan langsung dengan reforma agraria,” ungkap Ikhsan.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Kegiatan FMB 9 ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube)

Reforma Agraria Hadirkan Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

 

Pemerintah senantiasa berupaya agar realisasi reforma agraria itu bisa betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Lantaran itu ada sejumlah faktor sebagai hal genuine yang disyaratkan oleh pemerintahan saat ini, dalam melaksanakan program itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hal itu dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan topik “Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?”, bertempat di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

“Hal yang genuine di era pemerintahan Presiden Jokowi, terkait perhutanan sosial, adalah selalu diingatkan perlunya ada akses dukungan yang lain-lain. Sehingga ada spot-spot ekonominya, harus ada ekonomi domestiknya. Jadi harus ada lahan, kesempatan, dan skill,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Siti mengungkap sejumlah data terkait perkembangan reformasi agraria. Yakni, pada Maret 2018 realisasi total telah mencapai 1.500.669 ha. Angka itu dari potensi perhutanan sosial seluas sekitar 13.462.102 ha.

Menteri Siti juga menjelaskan terkait proporsi pelepasan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebelum dan sesudah reforma agrarian dan perhutanan sosial sampai dengan 2017.

“Pelepasan kawasan hutan sebelum TORA untuk swasta sebanyak 88 persen untuk swasta dan 12 persen untuk rakyat. Sedangkan, setelah TORA, sebanyak 59-62 persen untuk swasta dan 38-41 persen untuk masyarakat,” tuturnya.

Sedangkan, untuk pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial, swasta tercatat sebanyak 98 persen dan untuk masyarakat hanya 2persen. Setelah perhutanan sosial, jumlahnya terkoreksi menjadi 69-72 persen untuk swasta, dan 28-31 persen untuk masyarakat,” katanya.

Diketahui, dalam tataran operasional reformasi agraria di Indonesia dilaksanakan melalui dua langkah yaitu pertama, penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila, UUD 1945 dan UU Pokok Agraria.

Kedua, proses penyelenggaraan reforma agraria plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik.

Sedangkan program Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.

Setelah disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan sehingga masyarakat akan mendapat berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam areal yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.