Politik anggaran yang dibarengi dengan program prioritas dan sinkronisasi, menjadi  kunci utama tercapainya program-program yang menjadi fokus pemerintah.   

Dalam beberapa kesempatan Presiden kerap berbicara tentang politik anggaran. Salah satunya ketika Presiden memberi pengarahan kepada kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak di Istana Negara, Jumat, 8 April 2016. Di forum tersebut, Presiden meminta  para kepala daerah  mengendalikan politik anggaran di daerahnya.  Caranya dengan  memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat dan  menyinkronkan anggarannya dengan pemerintah pusat.

Politik anggaran sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran. Ini  sesuai dengan prinsip ekonomi. Bagaimana dengan modal  minimal dihasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Itulah sebabnya, prioritas  pembangunan menjadi hal penting. Pada akhirnya  upaya membangun di sektor manapun juga  tujuan akhirnya  harus  bisa meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun manusia menuju kesejahteraan rakyat.  Tiga hal yang selalu ditegaskan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan.

Cara untuk mencapai ketiga hal  di atas adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar  meliputi  jalan, jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Politik anggaran mendukung dan  fokus pada sektor-sektor tersebut sehingga   anggaran bisa dialokasikan secara maksimal.

Distribusi anggaran sesuai program prioritas menjadikan kementerian yang punya banyak program prioritas akan mendapat anggaran lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Secara berjenjang kementerian ini  pun akan mendistribusikan anggarannya pada direktorat dengan kriteria yang sama.

Cara penganggaran seperti ini tentu saja berbeda dengan cara sebelumnya, yang  membuka peluang  bagi penghambur-hamburan keuangan negara. Bahkan Presiden  meminta  Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menghilangkan program pemerintah yang tidak jelas dan memiliki kalimat bersayap serta tidak konkrit dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

“Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkrit dan kalimat yang absurd. Misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti pemberdayaan nelayan. Yang jelas saja misalnya beli kapal, beli jaring, atau beli benih. Kalau pemberdayaan nelayan nanti cat trotoar di pinggir jalan itu masuk,” kata Presiden.

Agar berhasil, politik anggaran harus dibarengi dengan koordinasi intensif antar kementerian, antar lembaga, dan antar pusat dan daerah. Sebagai contoh pembangunan sebuah bandar udara butuh  lahan yang izinnya dikeluarkan oleh kepala daerah. Sedangkan izin merupakan ranah Kemenhub,  anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan.  Belum lagi akses jalan menuju ke sana, menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR. Itulah sebabnya sinkronisasi  menjadi satu-satunya pilihan. Ego sektoral  semestinya ditinggalkan.

Itulah sebabnya, ketika Menteri Perhubungan, Jonan  mau memindahan pelabuhan udara di Wasior, ia  meminta izin Presiden. Presiden  setuju dan meminta kepala daerah untuk menyediakan lahannya.

Inilah salah satu bentuk sinkronisasi untuk mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan.