Program sejuta rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membawa angin segar bagi petani, nelayan dan buruh.

Pasalnya pemerintah menyediakan rumah bersubsidi dengan harga dan cicilan yang terjangkau. Tidak hanya itu, KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) juga akan diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, baik berpenghasilan tetap maupun tidak tetap.

Presiden Jokowi telah meresmikan pionir program tersebut di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di sembilan provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Untuk tahun 2016, Program Sejuta Rumah, Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan target untuk MBR sebanyak 700.000 unit, sementara rumah non MBR 300.000 unit. Pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 113.422 akan dibiayai melalui APBN melalui Kementerian PUPR.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.072 unit adalah Rusunawa, program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah 94.000 unit, pembangunan rumah baru 1.000 unit, dan pembangunan rumah khusus 6.350 unit.

Sisanya sebanyak 586.578 unit dibiayai non APBN. Sementara, pembiayaan 300.000 unit non MBR diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan swadaya.

Pemerintah memang telah mengalokasikan dana untuk program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar Rp 20 triliun dari sebelumnya Rp 12 triliun pada 2015. “Mudah-mudahan bisa mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR.

Program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya. Serta butir kelima,   meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mendapatkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya buruh, nelayan dan petani juga harus memenuhi kewajiban persyaratannya. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, calon pembeli harus mempunyai data yang menunjukkan belum memiliki tempat tinggal.

Setelah itu, mereka harus membuat surat pernyataan belum pernah mendapat subsidi dari pemerintah atau swasta. Karena rumah ini hanya diperuntukkan untuk rumah pertama sehingga calon pembeli belum pernah mendapat subsidi perumahan.

Syarat lainnya adalah calon pembeli memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna pendataan dalam mendapatkan rumah murah tersebut. Serta tidak boleh menyewakan atau mengalihkan kepemilikan dalam lima tahun. “Jikalau disewakan akan dikembalikan ke pemerintah.”

Syarat pembeliannya relatif terjangkau. Uang muka sebesar 1 persen dari total harga dan cicilan sekitar Rp 500 ribu-600 ribu per bulan. Bunga dipatok 5 persen dengan masa pelunasan, maksimal 20 tahun. Ketentuan lain, konsumen yang berminat harus memiliki pendapatan maksimal Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk rumah susun, maksimal Rp 7 juta per bulan.

Direktur KPR Bank Tabungan Negara (BTN), Mansyur N. Nasution mengatakan untuk mendapatkan rumah subsidi tidaklah rumit, bahkan prosesnya tergolong singkat. Calon pembeli hanya perlu menyiapkan beberapa syarat agar permohonan pembelian bisa diterima.

“Tinggal datang ke BTN saja, lalu nanti tunjukkan slip gaji, kemudian aplikasi dan wawancara prosesnya tiga hari, maksimal tujuh hari saja.”