Gerak cepat Pemerintah Pusat membangun ruas Medan-Kualanamu di Proyek Tol Lintas Sumatera, diimbangi oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan lahan sudah mencapai 97%

 

Kepadatan di lalu-lintas di Pulau Sumatera semakin hari semakin tinggi. Ini tercermin dari Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang mencapai 20.000 unit. Jalan Lintas Sumatera pun takkan mampu menahan lebih lama beban harian yang pasti akan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan bisa memindahkan hingga 60% kendaraan dari Jalan Lintas Sumatera.

Pembangunan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ditargetkan selesai pada tahun 2017. Proyek dengan total panjang 61,70 kilometer ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional. Jika telah terhubung dari Aceh hingga Lampung, total panjangnya akan mencapai 2.818 kilometer.

Pembangunan ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu sendiri dilakukan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Jasa Marga Kualanamu Toll.

PT Jasa Marga Kualanamu Toll merupakan konsorsium 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebanyak 55 persen, PT Pembangunan Perumahaan (Persero) Tbk sebanyak 15 persen, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebanyak 15 persen, dan PT Waskita Toll Road sebesat 15 persen.

Adapun pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu ini terbagi menjadi dua seksi. Seksi pertama (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 kilometer pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah. Seksi kedua (Perbarakan-Tebingtinggi) sepanjang 44 kilometer akan dibangun oleh PT Jasa Marga Kualanamu Toll.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini mengatakan campur tangan Pemerintah ini diperlukan pada ruas-ruas tol yang semula tidak layak secara finansial menjadi layak untuk ditawarkan pengusahaannya kepada BUJT.

Tak cuma itu, tantangan pembiayaan pembangunan tol akan dapat diatasi jika ada partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada tanggal 3 Maret 2016, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang turut membantu pengupayaan pembebasan lahan, sehingga sudah mencapai 97 persen.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, tentu dapat menjadi contoh yang sangat baik untuk segera mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Visi Nawacita.

Presiden berharap, tol ini bisa membuat mobilitas barang, produk, dan komoditas bisa menjadi lebih cepat. Efisiensi di lapangan pun akan meningkat sehingga harga produk menjadi lebih murah. Dengan begitu, Indonesia bisa memperkuat daya saing dengan negara-negara lain.

Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah tumbuhnya perekonomian wilayah di sekitar jalur tol tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan proyek tol yang terkoneksi pada pengembangan proyek Tol Trans Sumatera ini, bisa mendukung pusat-pusat perekonomian baru yang digagas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara memang punya keinginan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ada pusat pertumbuhan di sekitar area Bandara Kualanamu, Seimangkei yang terintegrasi dengan Kuala Tanjung. Kemudian ada pula Danau Toba, destinasi wisata nasional yang terhambat pengembangannya selama ini. Penyebabnya, karena jalan menuju Danau Toba harus ditempuh dengan sangat lama karena infrastrukturnya yang kurang memadai.