Pada  Korea-Indonesia Business Forum, Presiden Joko Widodo menekankan, Indonesia akan terus melakukan reformasi sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonominya.

 

Dua prinsip dasar reformasi ekonomi adalah keterbukaan dan kompetisi. Presiden meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kelesuan ekonomi global masih akan stabil di kisaran 5%. Dua hal mendasar yang tengah dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur disertai dengan deregulasi berbagai peraturan yang menghambat investasi. Melalui penyederhanaan peraturan, perbaikan layanan dan pembangunan infrastruktur, Indonesia mengajak Korea Selatan untuk berinvestasi dan bekerjasama.

Menanggapi ajakan Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Joo Hyung-Hwan, mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang baik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral. Mengingat dalam  5 tahun terakhir terjadi penurunan volume perdagangan antara kedua negara. Dengan kekuatan masing-masing negara, Menteri Joo Hyung-Hwan meyakini bahwa  peningkatan perdagangan antara kedua negara dapat dilakukan.

Beberapa usulan diajukan oleh Menteri Joo Hyung-Hwan seperti pengembangan kerjasama ekonomi di bidang-bidang yang baru, termasuk industri petrokimia, keuangan, distribusi, pariwisata, budaya, utamanya ekonomi kreatif.

Korea menawarkan bekerjasama dan tawaran keahlian teknologi dan pengalaman pengembangannya. Salah satu contoh adalah menerapkan hasil yang tepat waktu, tepat anggaran dan kualitas  untuk program pembangunan infrastruktur. Termasuk jalan tol, kereta api, dan pembangkit listrik.

Korea juga akan berkontribusi di bidang listrik melalui informasi teknologi, energi baru dan terbarukan, perdagangan dan distribusi. Sejauh ini, Korea unggul dalam meminimalisir tingkat kehilangan transmisi power.

Menteri Joo Hyung-Hwan juga menekankan pentingnya peningkatan lingkungan bisnis yang ramah,  karena ini menjadi kunci kerjasama perdagangan dan investasi antara kedua negara.