Islam Indonesia sangat kompatibel dengan nasionalisme, demokrasi dan kemajuan. Akarnya tak terlepas dari peran sejarah NU dan Muhammadiyah

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengedepankan wajah Islam Indonesia yang unik. Disebut unik, karena Islam Indonesia memiliki watak yang universal, namun pada saat yang bersamaan memiliki ciri yang partikular, yang mengakui lokalitas.

Cerminan Islam yang demikian dapat dilihat dari perjalanan panjang dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah – di antara berbagai organisasi keislaman lainnya yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Keduanya, telah sama-sama berjasa membangun pilar kebangsaan dalam perjuangan membangun Republik Indonesia.

Peran sejarah inilah yang menyebabkan Islam dan Nasionalisme Indonesia menjadi tak terpisahkan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi Negara Islam. Pemikiran bahwa bangsa ini dibangun dan didirikan oleh berbagai kelompok golongan dari Sabang-Merauke menjadikan Indonesia tetap teguh terhadap Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam perkembangannya, baik NU dan Muhammadiyah, semakin jelas memperlihatkan bahwa Islam Indonesia memiliki modal sangat penting untuk disumbangkan pada upaya membangun perdamaian dan kemakmuran dunia. Hal ini dapat dilihat dari muktamar kedua organisasi tersebut yang diselenggarakan pada waktu yang hampir bersaman tahun 2015 lalu.

NU menggelar Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus. Sedangkan Muhammadiyah melangsungkan Muktamar ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 3-7 Agustus.

Yang luar biasa, kedua organisasi masyarakat ini mengangkat tema yang berorientasi ke depan. NU dengan tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”, sedangkan Muhammadiyah dengan tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan.”

Meskipun memiliki jumlah keanggotaan yang mayoritas Muslim, baik NU maupun Muhammadiyah tidak berkehendak untuk memaksakan penegakan syariat Islam di bumi Nusantara. Keduanya meyakini bahwa Indonesia harus tetap berdiri tegak dalam ideologi Pancasila.

Seperti dikemukakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, sebelum berlangsungnya Muktamar di Makassar, bahwa Islam Berkemajuan berjalan beriringan dengan konsep negara Indonesia. Menurut Din, cita-cita “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah hal-hal yang dicita-citakan oleh Islam Berkemajuan.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj pada saat berlangsungnya Muktamar NU tahun 2015 di Jombang. Islam Nusantara adalah wujud Islam yang santun, ramah, beradab dan berbudaya. “Ciri khas Islam Nusantara adalah Islam yang melebur dengan budaya,” ungkapnya.

Islam yang demikian tidak akan memusuhi atau memberangus budaya yang ada. Hal ini menjadi dasar bagi NU untuk menjaga tegaknya konstitusi dan semangat kebangsaan. “Islam dan nasionalisme tidak perlu dipertentangkan,” KH Said Aqil Siradj menambahkan.

Penegasan komitmen dari pucuk pimpinan NU dan Muhammadiyah ini sesungguhnya sejalan dengan pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, anugerah bagi semesta raya. Sehingga Islam akan memberikan anugerahnya dimanapun manusia hidup di bumi ini, termasuk di Indonesia.

Dengan wajah Islam Indonesia yang kompatibel dengan kemajuan dan demokrasi, wajar jika terdapat harapan kepada Indonesia untuk berperan lebih dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Seperti yang disampaikan Grand Syekh Al Azhar Prof Dr Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada tanggal 22 Februari 2015, beliau memuji Indonesia yang mampu menjaga harmoni dalam perbedaan.

Menurutnya, Indonesia berhasil mengelola perbedaan pandangan keagamaan dan itu tidak terlepas dari peran para ulama. Menurut Syekh Ath-Thayeb yang juga Ketua Majelis Hukama, perbedaan merupakan sunnatullah. Perbedaan dalam Islam bahkan sudah terjadi sejak zaman Nabi.