Bung Karno menolak mengakui kemerdekaan Israel karena merampas tanah rakyat Palestina. Dukungan bagi Palestina kembali digaungkan Presiden Jokowi, melalui KTT Luar Biasa OKI di Jakarta

“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Penggalan alinea pertama pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dasar sikap para pendiri bangsa dalam mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina.

Lebih dari itu, dukungan terhadap Palestina boleh dibilang merupakan utang yang harus dibayarkan para pendiri Republik mengingat bangsa Palestina termasuk pihak pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penerimaan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini yang menerima kedatangan Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia di tahun pertama deklarasi kemerdekaan.

Keberpihakan Indonesia terhadap rakyat Palestina menjadi nyata sejak pertama kali Israel memproklamasikan diri pada tanggal 14 Mei 1948, yaitu dengan menolak mengakui kemerdekaannya karena merampas tanah rakyat Palestina. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia.

Pasca kemerdekaan, melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Bung Karno lantas mendorong kemerdekaan bagi negara-negara di Asia-Afrika, termasuk Palestina. Sejumlah negara di Asia-Afrika yang kemudian memproklamirkan kemerdekaannya, antara lain Sudan, Maroko, Ghana, Togo, Kongo, Mali, Nigeria dan Yaman Utara.

Di sini, Bung Karno mengirimkan sinyal yang jelas tentang dukungan pada kemerdekaan Palestina dengan menolak partisipasi Israel dan sebaliknya menghadirkan pejuang Palestina, Yasser Arafat.

Palestina memang belum merdeka setelah itu, dan hingga saat ini. Namun sikap dukungan kepada Palestina telah ditunjukkan Bung Karno dalam pidatonya pada tahun 1962: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”
Selepas kepemimpinan Bung Karno, mulai dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi, Indonesia terus mendukung penuh kemerdekaan Rakyat Palestina. Upaya menggalang dukungan kerja sama Selatan-Selatan untuk mendung kemerdekaan Palestina pun dikumandangkan Presiden Jokowi dalam peringatan 60 tahun KAA pada bulan April 2015.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (The Second Conference of Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development, CEAPAD II) di Jakarta di bulan Maret 2014 menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. “Kita menantikan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, serta sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Melalui pidatonya di Gedung DPR MPR pada tanggal 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi telah menyerukan agar Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden juga menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai.

Tak berhenti di situ, dalam pertemuan tingkat regional ASEAN, isu ini terus diangkat. “Saya ingin mendorong agar ASEAN dan AS terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina,” tutur Presiden Jokowi saat menghadiri acara santap malam US-ASEAN Summit di Sunnylands Historic Home pada tanggal 15 Februari 2016, yang dihadiri oleh para Kepala Negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Bagian dari komitmen tersebut adalah kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI untuk membicarakan Palestina dan Al Quds Al Sharif pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada tanggal 3 Februari 2016 di Istana Kepresidenan.