Deklarasi Jakarta menandai konsistensi Indonesia dalam penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Salah satu isinya, tekanan untuk memboikot produk Israel

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus diperkuat. Hal ini terlihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB ke-5 OKI) pada tanggal 6-7 Maret 2016 yang diselenggarakan di Jakarta.

Kemajuan yang dicapai melalui KTT ini adalah pengesahan dua dokumen penting, yakni Resolusi yang menegaskan kembali prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif serta Deklarasi Jakarta, sebagai inisiatif dari Indonesia, yang memuat rencana konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Dukungan konkret tersebut terdiri dari: Penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian; Peninjauan kembali Quartet (sebagai mediator perdamaian Palestina Israel, yang terdiri dari PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia) dengan kemungkinan penambahan anggotanya; Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk memboikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan; Peningkatan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel;

Penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al Quds Al Sharif, dan; Pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Sebelum diumumkannya Deklarasi Jakarta, Indonesia juga telah mengumumkan rencananya untuk meresmikan Kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah. Tujuannya selain untuk meningkatkan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina, juga agar kerja sama bilateral antara Indonesia dan Palestina dapat berjalan lebih erat.

“Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abou Susheh selak Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, serta dalam waktu dekat akan meresmikan kantor Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato hari kedua KTT LB ke-5 OKI hari Senin, 7 Maret 2016.

Tentu bukan perkara mudah untuk mengakselerasi proses menuju kemerdekaan Palestina – dengan mempertimbangkan para pihak yang selama ini berkepentingan terhadap Israel dan Palestina. Namun komitmen pemerintah sudah dinyatakan dan akan tetap dijalankan secara konsisten hingga tercapai tujuan tersebut.

Sebelum KTT LB ke-5 OKI, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah menjadi tuan rumah Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika yang juga menghasilkan komitmen negara-negara Asia-Afrika untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina.

Dalam forum multilateral, Indonesia termasuk negara yang menyatakan dukungan penuh terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 67/19 pada 29 November 2012 mengenai masuknya Palestina sebagai negara non-anggota PBB. Indonesia juga mendukung pengibaran bendera Palestina sebagai negara pengamat di Markas Besar PBB pada 30 September 2015.

Dukungan dan kontribusi Indonesia untuk Palestina juga ditunjukan melalui kerja sama dan bantuan kepada Pemerintah dan masyarakat Palestina, antara lain bantuan kemanusiaan sebesar 1 Juta dollar Amerika. Indonesia juga telah memprakarsai lebih dari 135 program capacity building yang diikuti 1.364 warga Palestina pada periode 2008-2015 dalam kerangka bilateral, NAASP (New Asian-African Strategic Partnership for Palestinian Capacity Building Program), dan CEAPAD (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development).

Presiden berharap negara-negara Islam dapat berperan lebih banyak dalam proses perdamaian Palestina-Israel dan Indonesia siap untuk berperan dalam proses perdamaian tersebut.

Untuk Indonesia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.