Kunjungan Presiden ke Belanda (22/4) menghasilkan beberapa kesepakatan di bidang maritim dan pengelolaan air.

Dalam pembukaan rapat terbatas (ratas), Senin, 25/4/2016 di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden meminta kerjasama dalam pengelolaan air seperti water supply dan sanitasi, water for food dan ecosystems, water governance dan water safety yang sudah disepakati segera ditindaklanjuti.

“Kita hanya konsentrasi di bidang itu saja karena mereka unggul di bidang pengelolaan pelabuhan dan pengelolaan air. Saya kira nanti Kementerian PU dan Perhubungan dan kementerian-kementerian yang terkait itu bisa masuk ke bidang ini,” kata Presiden.

Bentuk kerja sama dengan Belanda soal pengelolaan air sudah tepat. Sebab, Indonesia, menurut Presiden, tengah menghadapi tantangan untuk menanggulangi banjir, mengatasi abrasi pantai, dan mencukupi ketersediaan air bersih.
Presiden berharap kerja sama pengelolaan air dapat difokuskan untuk mengatasi tiga tantangan tersebut, terutama dalam bidang transfer keahlian dan teknologi. “Saya apresiasi pembaruan MoU kerja sama air pada tahun 2015 untuk lima tahun ke depan,” ujar Presiden.

Presiden juga antusias soal kerja sama Belanda dalam Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) serta kerja sama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang sedang berlangsung saat ini.
Kerja sama dengan Belanda yang fokus pada bidang maritim dan pengelolaan air jelas mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim. Visi tersebut diwujudkan dengan pengembangan klaster maritim, baik perikanan, pembangunan kapal laut, infrastruktur, dan sumber daya laut. Selain itu juga meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui program vocational training bagi pelajar dan mahasiswa sekolah maritim di Indonesia.
Tujuan utama dari kerja sama di bidang air adalah untuk memberikan bantuan dalam pengelolaan air yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam soal pengelolaan sungai, Belanda telah lama berperan dengan penekanan kerja sama diarahkan pada pencegahan dan pengelolaan banjir di daerah perkotaan di bagian utara Jawa. Misalnya memberi bantuan sistem peringatan dini dan memetakan risiko banjir. Belanda juga menyusun startegi dan langkah-langkah konkret pertahanan pesisir lewat Jakarta Coastal Development Strategy.

Dalam bidang sanitasi pemerintah mendorong agar masyarakat mendapat akses sanitasi yang aman dan baik. Salah satu indikator penting sanitasi adalah tersedianya air bersih. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih tahun 2010 – 2014 di Jakarta sebagai berikut.

Tahun 2010 sebesar 19.300 l/detik; 2011 – 19.300 l/detik; 2012 – 19.310 l/detik; 2013 15.360 l/detik; dan 2014 – 15.365 l/detik (perkiraan). Sementara di Nusatenggara Timur pada 2010 volumenya 6.744 l/detik; 2011 – 7.258 l/detik; 2012 – 4.345 l/detik; 2013 – 2.398 l/detik; dan 2014 2.199 l/detik.

Dari data tersebut terlihat volume ketersediaan air bersih yang relatif stabil, bahkan menurun. Padahal untuk mengimbangi jumlah penduduk yang terus bertambah, ketersediaan air bersih mestinya juga meningkat setiap tahunnya.
Program bilateral telah mendukung Program Sanitasi Nasional (PPSP) di lebih dari 330 kota dalam lima tahun ke depan. Belanda ikut membantu dalam pengembangan strategi nasional untuk pengelolaan yang berkelanjutan untuk kawasan dataran rendah dan lahan gambut.

Program ini penting karena pengelolaan yang benar pada lahan gambut akan menurunkan risiko kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Belanda selama ini juga telah membantu sektor irigasi yang fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan air dan infrastruktur di tingkat daerah dan kabupaten.

Melalui berbagai program tersebut, kerjasama dengan Belanda soal maritim dan pengelolaan air menjadi momentum baru untuk mewujudkan visi maritim Presiden Jokowi.