Selain mempromosikan Islam Indonesia yang toleran, kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Eropa juga dioptimalkan untuk membangun kerja sama ekonomi yang berkeadilan, demi terwujudnya perdamaian dunia.

Toleransi adalah fondasi terwujudnya perdamaian dunia. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda, pada 18 hingga 22 April 2016, beliau mengemban misi tersebut. Kunjungan ini mengambil dua tema besar – Kerjasama Perdamaian dan Ekonomi. Dalam konteks perdamaian, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 11 April 2016, lawatan Presiden dimaksudkan untuk mempererat kerjasama dalam “menanggulangi ekstremisme, terorisme dan memperkuat toleransi”. Sedangkan dalam lingkup ekonomi, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas pembahasan.

Pemilihan dua tema besar, Perdamaian dan Ekonomi ini dilakukan berdasarkan analisa dan kajian terhadap perkembangan politik internasional terkini dan peran yang dapat dimainkan Indonesia di tengah-tengah dinamika masyarakat dunia. Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa serangan teror di Paris pada November 2015 dan pengeboman di Brussels pada Maret 2016. Dua perisitiwa tragis itu merupakan bagian dari serangan teroris ke jantung Eropa yang dilakukan The Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS).

Dua serangan itu merupakan kemunduran dari berbagai usaha menciptakan perdamaian dunia. Namun, di sisi lain, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengedepankan upaya-upaya pemberantasan terorisme yang selama ini cukup efektif. Selain itu, juga kesempatan mempromosikan nilai-nilai pluralisme yang telah mengakar dalam sistem demokrasi dan budaya masyarakat kita.

Penolakan masyarakat Indonesia secara terbuka terhadap aksi teror di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016, telah menegaskan posisi penting Indonesia sebagai representasi negara demokrasi dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia. Perlawanan masyarakat terhadap aksi teror Thamrin membuat Indonesia bisa tampil ke depan dan terlibat aktif membangun perdamaian dunia. Pengalaman masyarakat sipil Indonesia yang relatif kuat, dapat menjadi contoh bagi negara-negara Uni Eropa yang saat ini masih dihadapkan pada persoalan imigran dari Timur Tengah.

Peran Indonesia dalam konteks perdamaian ini, tentu harus diperdalam atau diperkuat dengan membangun hubungan ekonomi yang berkeadilan. Sejarah dunia telah menunjukkan banyak bukti,  hubungan erat antar negara harus didasarkan pada relasi timbal-balik yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi merasa berkepentingan untuk mengoptimalkan hubungan dagang dengan negara-negara Uni Eropa.

Tantangan utama dalam hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa adalah fakta, ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih didominasi oleh sumber daya alam dengan nilai tambah rendah. Sementara hasil pertanian, negara-negara Uni Eropa memiliki produk yang kompetitif dibandingkan produk negara-negara berkembang seperti Indonesia – alasannya karena terdapat subsidi dalam bentuk The Common Agricultural Policy dari Uni Eropa untuk sektor pertaniannya.

Di sisi lain, teknologi informasi, inovasi serta sumber daya manusia, Uni Eropa secara umum lebih unggul dari Indonesia. Sehingga untuk memasuki pasar Uni Eropa pun Indonesia harus bersaing dengan negara-negara ASEAN lain yang memiliki berbagai produk ekspor serupa.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif baik. Selain karena faktor non-ekonomi seperti diplomasi Islam Toleran dan Perdamaian, juga karena Indonesia yang sedang bergiat membangun infrastruktur menjadi tujuan investasi menarik bagi investor dari Uni Eropa. Jumlah penduduk Indonesia 252, 1 juta jiwa juga merupakan pasar atraktif bagi Uni Eropa yang pertumbuhan ekonominya tengah lesu. Di tahun 2015 hanya tumbuh 1,5% dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1% dan Indonesia sebesar 4,76%.

Bagaimana menawarkan kekuatan terkini Indonesia kepada Uni Eropa dan pada saat yang sama meminta atau menegosiasikan kepentingan ekonomi nasional adalah narasi utama lawatan Presiden kali ini. Ini memang bukan pendekatan baru, karena semua negara pun mungkin menggunakan jurus yang sama. Bedanya, dalam lawatan ini kepentingan nasional yang diemban Presiden Jokowi dipayungi dan terkait erat dengan visi-misi Nawacita. Sebuah wujud kerja nyata Nawacita dalam politik luar negeri.