Istana Merdeka

Pembangunan Istana Merdeka mulai dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Lindon pada 1873. Gubernur Jendral memutuskan untuk membuat sebuah istana dekat Hotel Rijswikjk yang menghadap Koningsplein (Lapangan Monas).

Pembangunan gedung istana ini dilakukan oleh  Departemen Pekerjaan Umum dengan pemborong “Firma Prossacra” menelan biaya sebesar f 360.000 dengan pengawasan arsitek Mr. Drossares. Istana Merdeka selesai diibangun  pada 1879 masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberge dan sebagai tempat perayaan pernikahan Raja Willem II dengan Puteri Emma Von Waldeck Pyrmont. Sejak itulah istana di Koningsplein ini menjadi tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal disamping kediaman resmi lainnya di Buitenzorg (Bogor).

Rakyat yang berkumpul di depan Istana Gambir mengelu-elukan kedatangan Bung Karno dengan pekik kemerdekaan. Bung Karno berpidato di depan Istana Gambir. Salah satu keputusannya adalah mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Bangunan ini mempunyai banyak nama sesuai dengan situasi zamannya antara lain Istana Koningsplein, Istana Gambir, Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Istana Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Istana Van Mook, Istana Saiko Syikikan, dan terakhir Istana Merdeka. Sebelum dinamakan Istana Merdeka, gedung ini bernama Istana Gambir atau Koningsplein Paleis dipakai sebagai “Istana Wakil Tinggi Mahkamah Belanda”.

Sebutan Istana Merdeka terkait dengan peristiwa pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Acara pengakuan berlangsung di Istana Gambir, Jakarta, dan Istana Dam, Amsterdam, Belanda. Di Istana Gambir, Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink melakukan upacara itu di hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Karena perbedaan waktu antara Amsterdam dan Jakarta, upacara di Istana Gambir dimulai menjelang senja. Matahari sudah hampir terbenam ketika lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus berkumandang mengiringi bendera Merah-Putih-Biru untuk terakhir kalinya merayap turun dari puncak tiangnya. Masyarakat yang berkumpul di luar halaman Istana Gambir bersorak-sorak menyaksikan turunnya bendera tiga warna. Sorak-sorai kian gemuruh setelah kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mengantar bendera Merah-Putih ke puncak tiang. ”Merdeka ! Merdeka! Hidup Indonesia!”.

Presiden Soekarno dan keluarga tiba di Jakarta dari Yogyakarta pada 28 Desember 1949 dan langsung mendiami Istana Merdeka untuk pertama kalinya. Rakyat yang berkumpul di depan Istana Gambir mengelu-elukan kedatangan Bung Karno dengan pekik kemerdekaan. Bung Karno berpidato di depan Istana Gambir. Salah satu keputusannya adalah mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Sejak saat itu peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di langsungkan di Istana Merdeka untuk pertama kali pada 1950.

Sepanjang sejarah Istana Merdeka pernah dihuni oleh 15 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 3 Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara XVI Jepang di Jawa), dan 3 Presiden RI yaitu Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan Presiden ketujuh Joko Widodo.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Istana Merdeka menjadi saksi sejarah atas penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947. Persetujuan ini antara lain menetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan prinsip federasi.

Setahun kemudian, pada tanggal 13 Maret 1948, Istana Merdeka kembali menjadi tuan rumah pertemuan empat mata antara Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Letnan Gubernur Jenderal Dr. Hubertus J. Van Mook.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di Istana Merdeka antara lain adalah: pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950. Dekrit Presiden Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di depan Istana Merdeka pada 5 Juli 1959, serta pidato Dekrit Ekonomi di Istana Negara pada 28 Maret 1963 sebagai akibat ditolaknya permintaan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Presiden Sukarno memakai sebuah ruang di sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidurnya. Ruang tidur itu berseberangan dengan ruang kerjanya dan dipisahkan oleh bangsal luas yang dikenal sebagai Ruang Resepsi.

Sisi barat depan Istana Merdeka dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan resmi. Di antara serambi depan dan ruang kerja Presiden semula merupakan teras terbuka dengan perabotan dari rotan. Teras ini menjadi ruang tunggu untuk para duta besar sebelum menyerahkan surat keprecayaan kepada Presiden. Sebagian lagi menjadi ruang tamu Presiden yang kemudian dikenal sebagai ruang Jepara karena ruangan ini pada masa Presiden Soeharto diisi dengan meja-kursi kayu dan ragam interior dari ukiran Jepara.

Ruang kerja Presiden Sukarno diisi dengan meja dari kayu jati masif, setelan kursi tamu dari kulit, dan dua dinding yang dipenuhi lemari buku tingginya sepertiga dinding. Pada masa Bung Karno, bagian-bagian luar Istana Merdeka masih terbuka sehingga merupakan serambi-serambi dan beranda-beranda yang luas. Sekeliling Istana, sekalipun berpagar, tetap memberi kesan terbuka. Beberapa bagian beranda yang terbuka itu dilengkapi dengan kursi-kursi rotan. Di situ kadang-kadang Presiden Sukarno menemui tamu-tamunya dan melayani wawancara wartawan.

Bila Presiden Sukarno sedang berada di Istana Jakarta, sebuah bendera kepresidenan berwarna kuning dengan bintang emas ditengahnya dikibarkan di atas Istana Merdeka. Sejak Presiden Soeharto, penandaan seperti itu tidak dilakukan lagi.

Presiden Soeharto memutuskan untuk tidak tinggal di Istana Merdeka. Pak Harto memutuskan untuk tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Cendana 8, Jakarta Pusat. Untuk bekerja, Presiden Soeharto berkantor di Bina Graha yang mulai dibangun pada 1969 dan selesai pada 1970. Bina Graha yang terletak di sebelah timur Istana Negara, menghadap ke arah Sungai Ciliwung, kemudian menjadi kantor resmi Pak Harto.

Gedung ini berdiri di atas lahan bekas Hotel Dharma Nirmala, bangunan yang pada masa sebelumnya bernama Hotel der Nederlanden dan Rafles House. Sejak itu praktis Istana Merdeka dan Istana Negara hanya dipakai sebagai tempat kerja, upacara, dan resepsi kenegaraan.

Sementara Presiden B.J. Habibie memilih tinggal di kediaman pribadi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dan berkantor di Istana Merdeka. Ia menggunakan kantor di Bina Graha hanya pada saat-saat tertentu, misalnya memimpin Sidang Kabinet Terbatas. Untuk itu, dilakukan berbagai penyesuaian untuk membuat ruang kerja di Istana Merdeka memenuhi syarat guna menunjang kerja seorang Presiden yang akrab dengan teknologi baru. Sebuah setelan sofa dari kulit bergaya Chesterfield ditempatkan di ruang kerja. Di atas meja kerja ditempatkan dua komputer.

Presiden keempat Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur memindahkan keluarganya ke Istana Merdeka. Ia menggunakan ruang tidur yang semula dipergunakan Bung Karno di Istana Merdeka. Kultur Gus Dur yang sangat terbuka memberi warna baru pada kehidupan Istana Merdeka. Wartawan, sahabat dan publik begitu leluasa keluar – masuk Istana Merdeka. Istana yang sebelumnya berkesan formal menjadi tampak ramah dan mudah dijangkau oleh publik.

Pada masa Presiden Megawati dipersiapkan rencana memindahkan kantor Presiden ke Puri Bhakti Renatama yang terletak di pelataran dalam antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tambahan itu dibangun semasa Presiden Soeharto sebagai museum menyimpan lukisan dan benda-benda seni serta benda-benda hadiah. Bangunan museum itu direnovasi menjadi Kantor Presiden yang baru, lengkap dengan ruang untuk konferensi pers dan ruang Rapat Kabinet.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sebuah tradisi baru dalam pergantian presiden di Istana Merdeka. Dalam rangka menyambut Presiden Jokowi yang memenangkan Pemilu Presiden Juli 2014, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang digantikan membuat acara “Pisah-Sambut”.