Foto: Biro Per, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Kepala Daerah, baik Gubernur, Walikota maupun Bupati dan juga Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim adalah orang yang paling mengetahui pertama kali keadaan dan harus melangkah ke arah mana  dengan segera apa yang harus dilakukan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Saudara sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ucap Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, 18 Januari 2016.

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Lebih jauh Presiden mengingatkan bahwa bila terjadi kebakaran dan daerah kesulitan untuk mengatasinya, agar tidak menunggu. “Minta bantuan pesawat ke Menko (Polhukam) atau langsung ke BNPB,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk menguatkan sinergi antar instansi. “Kuatkan sinergi antar instansi, hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif. Jangan hanya pantau dari belakang meja, saya minta lihat dan turun ke lapangan,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden memintah agar proses dan penegakan hukum terus dilaksanakan, dan yang bersalah harus ditindak tegas. “Dan lakukan langkah tegas terhadap pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun perdana agar tidak terulang-ulang lagi,” ucap Presiden.

Kebakaran Hutan Jangan Terulang 2016

Presiden menegaskan bahwa untuk memastikan kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi pada tahun 2016, dirinya akan meninjau ke lapangan secara berkala. “Untuk memastikan bahwa tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan lebih baik. Tetap bekerja jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa tahun 2015 memberikan pelajaran sangat berharga dimana kebakaran lahan dan hutan menghabiskan energi yang tidak sedikit dan juga menimbulkan kerugian. Terlebih lagi banyak jumlah titik api yang sangat banyak dalam satu provinsi. “Fakta 2015 betul-betul kabut asap memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap daerah, pertumbuhan ekonomi terkoreksi 0,2 dari perhitungan gara-gara masalah kebakaran, masalah asap. Oleh sebab itu, tahun ini tidak mau kita seperti itu,” kata Presiden.

Terapkan Sistem Reward and Punishment

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Menurut Presiden, pencegahan merupakan kunci utama untuk mengatasi permasalahan ini. Seluruh unsur di daerah mulai dari Panglima Kodam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, Koramil, Polsek harus bersinergi untuk melakukan tindak pencegahan “Pencegahan, cegah, kuncinya dari situ jangan dibiarkan api satu bergerak,” kata Presiden.

Presiden menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment untuk mengatasi masalah kebakaran lahan dan asap ini. Semakin besar lahan terbakar semakin besar pula jabatan yang akan dicopot. “Yang terbakar semakin banyak semakin gede ganti copot, janjian saya dengan Panglima TNI dan Kapolri itu,” ujar Presiden.

Dunia Internasional Apresiasi Upaya Pemadaman

El nino yang berkepanjangan adalah salah satu penyebab kebakaran menjadi berkepanjangan. Hal ini disampaikan Presiden pada forum-forum internasional dan mendapatkan apresiasi karena terlihat ada upaya dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. “Waktu di ASEAN Summit, COP 21 di Paris, kita masih bisa menjelaskan, tapi kalau tahun ini kita ulang lagi, sudah sangat sulit untuk penjelasannya,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan dalam forum internasional tersebut bahwa yang terbakar adalah lahan gambut dimana memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam memadamkannya. “Kalau terbakar dan tidak cepat diserbu, bisa tiga meter, bisa empat meter dibawah itu bisa terbakar dan itu sudah sangat sulit,” ucap Presiden.

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

BRG : Wujud Keseriusan Pemerintah Kelola Lahan Gambut

Agar peristiwa kebakaran lahan gambut ini tidak terulang maka harus dilakukan perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk itulah pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas hingga 31 Desember 2020. BRG langsung bekerja membuat masterplan. “Dan ini dilihat di dunia internasional. Sekali lagi bahwa kepercayaan itu masih ada tapi kalau kita tidak bergerak sulit lagi membangun sebuah kepercayaan,” ujar Presiden.

Disamping itu, Presiden juga melarang penerbitan izin baru di area gambut. “Saya ingin menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada izin baru di area gambut. Saya perintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih lahan gambut yang terbakar dan langsung menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi di lahan-lahan yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden.

 

 

Jakarta, 18 Januari 2016

Tim Komunikasi Presiden